Mentan Tambah Alokasi Pupuk Subsidi untuk Petani

sinpo, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021.

Dengan adanya penambahan alokasi ini, sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi," kata Mentan melalui keterangan tertulis, Senin (11/01/2021). 

Ia menuturkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu pastinya yang sudah tercatat di e-RDKK, sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Oleh sebab itu, Mentan menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk di tahun ini melalui pengawasan yang ketat.

“Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, berdasarkan e-RDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas dua hektare. 

"Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru," ucap Sarwo.

Ia menuturkan, implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. 

"Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta mengungkapkan alasan penyaluran melalui sistem e-RDKK, supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. 

Dengan demikian, Hatta meminta petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi.

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” pungkas pejabat Kementan ini.