Utak-atik Pengurus PBNU! Dua Sosok Ini Dinilai Cocok Didapuk Sebagai Sekjen

SinPo.id - Nahdlatul Ulama (NU) telah sukses menggelar Muktamar ke-34 pada 22-23 Desember lalu. Pada gelaran tersebut telah terpilih secara resmi KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Namun, posisi strategis lainnya seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU belum terisi hingga saat ini. Nama Nusron Wahid dan Juri Ardiantoro dinilai cocok untuk mengisi posisi Sekjen PBNU.

Demikian disampaikan pakar politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/12).

Alasannya, menurut Umam, Nusron Wahid bisa menjadi supporting system yang memadai untuk mengelola fungsi keorganisasian secara efektif di PBNU.

"Dia (Nusron) juga memiliki kemampuan komunikasi politik publik yang lebih luwes, mudah cair dengan berbagai elemen bangsa, dan memiliki energi besar untuk turun basis dan mengonsolidasikan struktur jam'iyah Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan juga PCI-NU di 39 negara di dunia," ujar Umam.

Akan tetapi, menurutnya, Nusron Wahid harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar agar bisa fokus berkhidmat di PBNU.

Sedangkan Juri Ardiantoro yang saat ini menjabat Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik di Istana Presiden dan juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dikatakan Umam juga potensial.

Sebab Umam mengungkapkan, nama Juri, merupakan hasil diskusi dengan lingkaran Gus Yahya (sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf) dan saran dari lingkaran Kiai Said Aqil Siradj.

"Nama Juri Ardiantoro memang relatif lebih 'make sense' dan mudah melebur dengan visi dan komitmen Gus Yahya kepada Muktamirin di Muktamar 34 NU lalu yang berjanji untuk kembali ke garis perjuangan Khittah NU 1926, dengan menjaga netralitas dan independensi NU dari jebakan politik praktis," ungkapnya.

Dia menjelaskan di level ini, Juri yang juga mantan Ketua KPU RI itu bukan orang partai, profesional, bisa menjadi 'titik netral' yang mampu mengkomunikasikan sikap kebangsaan NU secara konstruktif kepada seluruh jejaring sel-sel kekuatan politik Nahdliyyin yang tersebar di hampir semua partai politik di Indonesia, tanpa harus membuat NU terjebak di dalam politik praktis itu sendiri.

"Karena itu, sosok sekjen yang netral namun paham dinamika politik, menjadi penting dan relevan untuk dipertimbangkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Dia mengatakan Juri juga memiliki model komunikasi yang relatif luwes dan organisatoris muda sehingga memiliki energi lebih untuk menyapa dan mengonsolidasikan struktur NU di akar rumput.

Termasuk membangun komunikasi dengan seluruh jaringan NU kultural yang belakangan semakin bermunculan di berbagai lini profesional. Umam menilai jaringan ini mulai banyak yang merasa bangga, terpanggil dan semakin terbuka menunjukkan identitas ke-NU-annya.

"Selain itu, yang tidak kalah penting, pertimbangan memposisikan Juri Ardiantoro sebagai Sekjen PBNU juga bisa menjembatani kelompok Nahdliyin yang terdiaspora ke berbagai elemen organisasi ekstra kampus yang cukup mapan, utamanya dari elemen PMII, HMI, dan lain sebagainya," demikian dia.