Komnas HAM-Kapolda Sumut Usut Kerangkeng Manusia Di Rumah Bupati Langkat

SinPo.id - Dugaan perbudakan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mendapat perhatian luas. Guna memastikan ada tidaknya perbudakan modern di lokasi, Komnas HAM dan Polda Sumut pun turun langsung ke lokasi.

Dalam hal ini, Kapolda Sumut bersama Dirnarkoba, Dansat Brimob dan Kabid Humas, beserta Kapolres Langkat mendampingi Tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M. Choirul Anam.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, pihaknya sengaja turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran dugaan perbudakaan seiring ditemukanya kerangkeng di rumah Bupati Langkat tersebut.

Selain itu, kata Choirul, Komnas HAM juga menanyakan pihak-pihak terkait langsung sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

"Jika terbukti melanggar hukum, maka kita akan memproses dari pelanggaran hukum yang dibuat oleh yang bersangkutan. Jika tidak melanggar hukum, maka kita harus menghormati dari apa yang telah di perbuat oleh yang bersangkutan," katanya di lokasi.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra menambahkan, penyelidikan tersebut dilakukan di halaman belakang Kediaman Bupati Langkat yang berlokasi di Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, Rabu (26/1)

Setibanya di lokasi, Kapolda Sumut bersama Tim Komnas HAM langsung menuju lokasi kerangkeng yang disebut oleh pengurusnya sebagai tempat pembinaan pecandu narkoba. Kerangkeng ini viral karena dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Langkat.  

Kapolda Sumut bersama Komnas HAM menanyakan banyak hal pada pengurus warga binaan. Mereka juga mengecek fasilitas yang ada di tempat tersebut, serta beberapa sarana lainnya seperti tempat tidur, ruang mandi, dan tempat lainnya.

"Kita sudah lakukan pengecekan terhadap beberapa pihak yang bersangkutan di tempat ini serta warga binaan,"ujarnya.

Panca mengatakan berdasarkan pengakuan dari Bupati Langkat bahwa tempat tersebut adalah tempat pembinaan bagi pecandu narkoba dan kenakalan remaja.

Sementara beberapa orang yang dikerangkeng di tempat tersebut mengaku dibina dan diberi latihan di tempat tersebut. Setelah mereka sehat, kemudian diberikan pekerjaan dan mendapatkan gaji. Mereka juga mengaku diberikan makan layak.

"Namun demikian kita akan terus melakukan pendalaman bekerja sama dengan Komnas HAM dan BNNP," ucap Kapoldasu.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani berharap agar temuan sel kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin diusut tuntas. Dia pun mengecam dugaan adanya perbudakan manusia di lokasi tersebut.

“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (27/1).

“Saya minta jangan sampai ada lagi perbudakan di mana pun di Tanah Indonesia ini,” katanya.

Puan meminta pihak berwajib menyelidiki permasalahan ini dengan seksama. Selain itu, Puan juga berharap jajaran Polri di seluruh daerah memantau kondisi di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

“Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” tegasnya.

“Apapun alasannya, perbudakan adalah musuh kemanusiaan, seteru peradaban,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.