KPK Periksa Sembilan Saksi Dugaan Pencucian Uang Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan sembilan saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS).

"Hari ini (8/6) pemeriksaan saksi TPPU di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 Tersangka BS," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/6).

Ali menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah di dua tempat yang berbeda, yaitu di Kantor Kejaksaan tinggi (Kejati)Jawa tengah (Jateng) dan Mako Brimob Purwokerto.

Pada Kejati Jawa tengah tim penyidik KPK memeriksa empat orang saksi, yaitu Cion Pramundita selaku Sekretaris Kecamatan Kalibening, Agus Saptono PNS /Pejabat Fungsional Pengadaan dan Anggota Pokja di UKPBJ Kab. Banjarnegara dan dua orang Staf Marketing Dutahino Semarang, masing-masing Arif Wahyu Barokah dan Triana Agung Wibawa.

Sedangkan di Mako Brimob Purwokerto tim penyidik memeriksa lima orang saksi dari pihak swasta yaitu Stephanie Yuliana, Budhi Irawan, Akhmad Riyanto, Herman Hutanto dan Endang Sujatmiasih.

Saat ini KPK sedang mendalami perkara dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. 

KPK sebelumnya kembali menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka TPPU. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017 sampai 2018.

Dalam perkara Pencucian Uang, KPK telah menyita aset milik tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) senilai Rp10 miliar.

Dalam kasus TPPU tersebut, diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Diantaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak.