Menkeu Ajak Kementerian Lembaga Lain Lakukan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Laporan: Galuh Ratnatika
Senin, 05 September 2022 | 15:19 WIB
Menkeu Sri Mulyani saat Raker dengan Komisi XI DPR RI (SinPo.id/Ashar)
Menkeu Sri Mulyani saat Raker dengan Komisi XI DPR RI (SinPo.id/Ashar)

SinPo.id - Kementerian Keuangan mengajak seluruh kementerian lembaga lain untuk melakukan efisiensi pengelolaan anggaran belanja. Hal ini guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan terus bereksperimen untuk memperbaiki cara kerja, termasuk pengelolaan anggaran belanja.

"Apa yang kita lakukan ini diharapkan dapat ditularkan ke kementerian lain, kita tidak mungkin bisa minta kementerian lain untuk efisien kalau kita sendiri tidak melakukan perbaikan dari kualitas belanja kita," kata Sri Mulyani dalam Raker RUU APBN Tahun 2023, di Gedung DPR RI, Senin 5 September 2022.

Efisiensi ini, kata Sri Mulyani adalah dengan mengimplementasikan pola kerja baru yang mendorong adanya spending better di Kementerian Keuangan pada tahun 2022, hingga efiensi tertinggi mencapai Rp618,81 Miliar.

"Kebijakan belanja birokrasi, menciptakan penurunan belanja birokrasindi Tahun 2022, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19," paparnya.

Implementasi kebijakan meeting secara daring juga telah menyumbang efisiensi anggaran sejumlah Rp161,70 Miliar untuk penurunan anggaran konsumsi rapat dan ATK.

Efisiensi untuk implementasi aplikasi naskah dana elektronik sebesar Rp132,72 Miliar. Efisiensi dari implementasi kebijakan konsolidasi pengadaan laptop sebesar Rp140,83 Miliar. Efisiensi penerapan ruang kerja masa depan sebesar 14,35 Miliar, dan implementasi shared service sentralisasi gaji sebesar Rp9,46 Miliar.

"Inilah yang sebetulnya menjadi reform yang fundamental, karena kita tidak hanya melakukan di kantor pusat, tetapi juga melakukan di kantor vertikal," paparnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap seluruh kementerian lembaga lain dapat meniru efisiensi anggaran pola kerja, agar tidak ada pembengkakan anggaran dari APBN untuk Kementerian.

 sinpo

Komentar: