DPR Akan Sampaikan Aspirasi Penolakan Kenaikan Harga BBM ke Pemerintah

SinPo.id - DPR-RI akan menyampaikan aspirasi sejumlah elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ke pemerintah.

"Menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisi-nya. Tentu saja kami akan mendengar, menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Puan-pun kemudian meminta Pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan penyesuaian harga BBM. "Jangan sampai kemudian membuat rakyat lebih susah atau lebih sulit," kata Puan.

Puan juga mengingatkan agar kementerian yang berwenang dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, agar bantalan sosial tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

"Berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau sasaran atau alamat," imbuh Puan.

Selain itu, Puan menambahkan, DPR juga akan melakukan pengawasan lebih lanjut terkait penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM di lapangan.

Terkait dengan aksi walk out atau keluar di tengah rapat yang dilakukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Rapat Paripurna Khusus HUT Ke-77 DPR RI berlangsung, menurut Puan, hal itu bagian dari proses demokrasi.

"Ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan, berbeda pandangan itu biasa," tukas Puan.

Pada hari ini, DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka HUT Ke-77 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022. Rapat ini juga digelar sekaligus dengan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023.

Di waktu bersamaan, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di luar Gedung DPR/MPR RI.

Fraksi PKS mengambil sikap walk out sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM, ketika Rapat Paripurna digelar di dalam Gedung Nusantara II. Sejumlah anggota dan pimpinan Fraksi PKS pun kemudian bergabung dengan mahasiswa yang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI.