KTT ASEAN

DPR Acungi Jempol Langkah Pemerintah Bawa Isu TPPO ke KTT ASEAN

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 09 Mei 2023 | 19:31 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani (SinPo.id/ Dok. Golkar)
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani (SinPo.id/ Dok. Golkar)

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memastikan persoalan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu agenda prioritaa dalam pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT pada 9-11 Mei 2023.

"Apresiasi pada Presiden Jokowi yang punya perhatian khusus pada isu ini. Karena memang makin mengkhawatirkan dengan data dari tahun ke tahun semakin meningkat utamanya WNI yang menjadi korban online scammer," kata Christina dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.

Menurut dia, selain mendorong negara-negara ASEAN mengadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang, KTT bisa secara rinci menjabarkan langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan untuk memberantas TPPO tersebut.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) selama kurun waktu 1 tahun (2022-2023) ada sekitar 1.800 WNI yang menjadi korban TPPO dan sebagian besar dibawa ke Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

“Dengan data ini saja rasanya KTT ASEAN memang jadi momentum yang sangat tepat untuk membahas hal ini secara mendalam dan langkah-langkah tindak lanjut apa yang bisa dilakukan ke depan di tingkat ASEAN. Jadi bukan hanya sekadar adopsi dokumen tapi rumusan konkret dan teknis yang bisa dilakukan," kata dia.

Anggota Badan legislasi (Baleg) DPR RI itu juga menilai persoalan TPPO yang dibahas pada tingkat ASEAN akan memudahkan upaya pemberantasan TPPO ke depan. Khususnya, di lingkungan negara-negara ASEAN.

"Perhatian Presiden Jokowi sudah jelas, dan kita makin optimistis perang terhadap TPPO bisa menjadi makin baik dan maksimal," kata dia.sinpo

Komentar: