DPR Harap Pilpres 2024 Hadirkan Politik Gagasan

SinPo.id - DPR RI dipastikan bakal menggunakan asas objektivitas dalam mengawal empat tahapan Pilpres 2024. Parlemen siap mengawal kontestasi politik dari proses penetapan, kampanye, masa tenang hingga masa pemilihan.

"Jadi diskusi yang produktif supaya kita menaikkan level politik kita yang sangat pragmatis ini, kita lambungkan pada politik yang sesungguhnya. Karena itu, program yang akan didorong dalam masa kampanye oleh tiga pasangan ini menurut saya itu akan lebih baik ketimbang kita terjebak pada politik pragmatisme," kata anggota DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.

Syaiful Huda berharap seluruh ketiga pasangan capres dan cawapres secara khusus harus mendapatkan ruang yang sebaik-baiknya di masa kampanye untuk menampilkan gagasan terbaik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon (paslon).

"Dan saya kira teman-teman media teman-teman pers punya komitmen yang sama menyangkut soal ini. Supaya sekali lagi politik kita tidak terjebak pada pragmatisme dan berbagai potensi yang lain Kita dorong saja proses politik ini beradu argumen dan gagasan politik," ucapnya.

Dia mengingatkan pada masa tenang betul-betul tidak ada aktivitas politik. Mengingat, masa tenang merupakan masa memberikan ruang pada masyarakat untuk merefleksikan berbagai argumen gagasan yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres 2024 selama masa kampanye.

Tahapan terakhir, kata dia, yaitu pemilihan, diharapkan semua instrumen penyelenggara terutama KPU dan Bawaslu wajib mengambil peran semaksimal mungkin dalam proses pemungutan suara. Sebab, dia meyakini pesta demokrasi 2024 akan menjadi catatan sejarah Indonesia ketika partisipasi publik menjadi sangat tinggi pada pilpres.

"Saya kira publik harus kita dorong untuk berpartisipasi, pada saat yang sama publik memilih, saat yang sama publik dia menjadi penjaga dari suara yang disampaikan di bilik-bilik suara TPS itu. Jadi kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya sekaligus mengawal hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU Pusat," tegas Syaiful Huda.