TKN: Prabowo Masuk Pemerintahan Jokowi Demi Rekonsiliasi Nasional

SinPo.id - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menegaskan keputusan Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bukan karena tidak tahan oposisi. Prabowo memilih megakhiri oposisinya demi rekonsiliasi nasional.

Ini disampaikan Nusron menanggapi pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang sempat menyinggung Prabowo tidak kuat menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis.

"Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah," kata Nusron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

Nusron menuturkan langkah Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi adalah bentuk upaya mengatasi keterbelahan di masyarakat setelah Pilpres 2019.

"Prabowo menjadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan pascapilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional," ucapnya.

Dia menegaskan langkah bergabungnya Prabowo ke pemerintahan bukan bentuk pragmatisme atau hanya mencari keuntungan semata. Tetapi demi persatuan dan kesatuan Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, dampak bergabungnya Prabowo ke pemerintahan telah terbukti dengan situasi politik menjadi adem dan optimal. Ini merupakan bentuk jiwa besar yang dimiliki Prabowo meskipun kalah dalam Pilpres 2019.

"Ini yang jarang dimiliki oleh pemimpin lain di Indonesia. Sementara, setiap pemilihan kepala desa saja, yang kalah biasanya musuhan. Sampai tidak mau omong-omongan bertahun tahun. Tapi ini Pak Prabowo tidak sama sekali. Berangkulan dengan Pak Jokowi dan membangun pemerintahan bersama," katanya.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, kemarin. Debat bertema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bernomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan nomor urut 3.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.