PWI Ingin Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Masuk APBN

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:42 WIB
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun (SinPo.id/ Antara)
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun (SinPo.id/ Antara)

SinPo.id - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun berharap ada gerakan dari pemerintah Indonesia untuk memasukkan anggaran pendidikan dan pelatihan wartawan ke APBN.

"Organisasi pers dan perusahaan pers saat ini ngos-ngosan. Untuk hidup saja susah, apalagi menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu, saya berharap bahwa sudah ada nanti gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN," kata Hendry dalam acara Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Menurutnya, kehidupan pers saat ini belum berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, masih ada keprihatinan dari sisi ekonomi dan kesejahteraan yang mana akan berpengaruh pada karya jurnalistik.

"Masih ada keprihatinan. Dari sisi ekonomi, pendapatan berkurang. Dari sisi kesejahteraan, wartawan juga belum bangkit dari keterpurukan, kemudian yang tentu saja ini berpengaruh kepada produk karya jurnalistik," ujarnya.

Selain itu, dia menyebut kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, tidak diedit, dan yang paling fatal adalah tidak menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, dia merasa perlu adanya ikut campur dari negara untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pers. Sebab, pers adalah pilar demokrasi yang keempat.

Dalam kesempatan yang sama, Hendry menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah mendukung pelaksanaan 10 uji kompetensi wartawan (UKW) di beberapa provinsi, di antaranya Aceh dan Sulawesi Utara.

Namun, kata dia, UKW di 28 provinsi lainnya masih belum bisa terlaksana karena hambatan biaya. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar pelaksanaan ujian tersebut dibiayai oleh pemerintah.

"Kami berharap sisanya 28 provinsi lagi dan cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang ini terhambat dengan (bulan) puasa, Pak Presiden," kata dia.

Dia juga menyampaikan harapan agar pembangunan Graha Pers Pancasila di Yogyakarta bisa segera terlaksana lantaran saat ini terhambat karena tidak adanya anggaran.

"Ketika kami berkonsultasi dengan pemerintah DI Yogyakarta, anggarannya tidak ada. Untuk mindahin kantor saja kami lagi kerepotan ini. Kami minta tolong ke Bapak Presiden yang akan menugaskan Menteri PUPR untuk membangunnya. Mudah-mudahan terlaksana," ucapnya.

Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 digelar di Econvention Ancol, Jakarta dengan mengusung tema 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa'.

Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta pejabat dan tokoh-tokoh lainnya.sinpo

Komentar: