Soal Larangan Pendukung Aksi di MK, Pengamat: Tak Gampang Jadi Negarawan Seperti Prabowo

SinPo.id - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai sikap Prabowo Subianto yang melarang para pendukungnya untuk menggelar aksi di Mahkamah Agung (MK) sudah tepat.

"Saya kira itu tindakan yang arif dan bijaksana dan bagian dari bentuk jiwa kenegarawanan. Hari-hari ini bisa dikatakan defisit jiwa-jiwa kenegarawanan," kata Surokim dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 20 April 2024.

Menurutnya, langkah Prabowo itu sudah tepat dan menunjukkan praktik berpolitik yang dewasa dan bijaksana. Prabowo dinilai lebih mengutamakan kerukunan sehingga memberikan kesejukan di tengah situasi yang kembali memanas menjelang pembacaan putusan MK.

"Ketegasan Prabowo untuk meredam gejolak para pendukungnya, demi untuk kepentingan yang lebih panjang," ujarnya.

Dia mengatakan Prabowo bisa saja membiarkan masa aksi yang diklaim mencapai 100 ribu orang itu menyampaikan aspirasinya di MK. Namun, hal itu dianggap akan lebih banyak mendatangkan kemudaratan dari pada kemaslahatan.

"Tidak gampang orang mau bersifat negarawan, yang lebih mementingkan kepentingan negara, lebih mementingkan kepentingan masa depan, lebih mementingkan kepentingan futuristik yang lebih besar. Jadi kalau Pak Prabowo punya sikap yang seperti itu luar biasa, itu harus diapresiasi menurut saya," katanya.

Surokim menyampaikan langkah Prabowo itu perlu juga dicontoh oleh calon presiden (capres) atau elite partai lainnya, memberikan edukasi kepada para pendukungnya agar tetap menjaga kerukunan serta tidak memancing kegaduhan.

"Semestinya elite dan tokoh-tokoh yang lain melakukan hal yang sama untuk mengedukasi publik, untuk memberi tuntunan kepada publik. Jadi kenegarawanan itu kan sekaligus memberikan tuntunan hal yang nyata dipraktikkan oleh beliau," kata dia.

Surokim mengatakan Prabowo juga percaya terhadap mekanisme hukum di MK, akan memberikan keadilan sehingga tidak perlu untuk melakukan aksi-aksi di luar jalur hukum. Hal itu merupakan alah satu praktik kenegarawanan yang dimiliki Prabowo.

"Prabowo sadar betul, masih percaya dengan mekanisme hukum dan tidak perlu harus menempuh jalur turun ke jalan atau bahkan kekerasan," katanya.

Meski putusan MK tidak dapat menyenangkan semua pihak, dia mengimbau agar para capres, elite parpol maupun masyarakat harus menerima dengan lapang dada apapun keputusan yang disampaikan oleh MK nantinya.