Di Depan Terawan, Presiden PKS Kritisi Ketidaktegasan Pemerintah Hadapi Pandemi

sinpo, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI meluncurkan Buku Putih Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia dengan dihadiri Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Kamis (17/12/2020).

Momen peluncuran buku juga dihadiri Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua Tim COVID-19 FPKS Netty Presetiyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Epidemiolog Ede Surya Darmawan. 

Melalui sambutannya, Presiden PKS mengatakan penegakan hukum dalam proses penanganan COVID-19 mesti dilakuakan secara adil. 

Ia menyebut, penegakan hukum dalam proses penanganan virus Corona yang adil dan berimbang akan menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak membingungkan.

"Saat ini kita merasakan law enforcement kadang terlihat tebang pilih," ucap Syaikhu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di depan Terawan, ia mengkritisi sikap yang terkesan tebang pilih ini, menjadi tanda tanya di masyarakat soal penegakan hukum negeri ini.

Ia mencontohkan hal kecil soal tidak tegasnya penegakan aturan dalam penanganan pandemi virus Corona di Indonesia. 

Syaikhu menyoroti ketatnya aturan jaga jarak di maskapai milik pemerintah, sementara maskapai swasta ada kelonggaran.

Ia menambahkan, hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah maupun penegak hukum. 

"Kalau tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh kepada semuanya termasuk masyarakat dan perusahaan maka akan menjadi tanda tanya," terangnya.

Syaikhu juga memberikan catatan saat awal-awal penanganan COVID-19 di Tanah Air, tidak terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Khususnya pada masa-masa awal, contohnya pemerintah pusat dan DKI. Hal ini ini pembelajaran dan catatan," pungkas mantan wakil wali kota Bekasi ini.