Bismillah! PKB Inisiasi Poros Koalisi Pilpres 2024 Gandeng PAN Dan PPP

SinPo.id - Menyambut Pemilu 2024 semakin menghangat belakangan ini. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin menjadi salah satu aktor utama terbentuknya poros koalisi pada Pilpres mendatang.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB bisa berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditambah dengan Partai Amanat Nasional (PAN) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden alias presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Enggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul Fawaid melalui keterangan tertulis, Kamis, (16/12).

Wakil Ketua MPR itu membeberkan, koalisi tiga partai (PKB, PAN dan PPP) menurutnya sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen. 
 
"Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah,” ungkap dia.
 
Anggota Komisi III DPR itu menyampaikan tensi politik menghangat pada 2022. Berbagai akrobat politik diprediksi terjadi pada 2023.
 
"Saya berharap nanti kalau apa pun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pascapandemi," ujar dia.

Ia juga menegaskan syarat bergabung dalam poros koalisi yang dipimpin PKB nantinya ialah mengedepankan kepentingan bersama dan masyarakat secara luas.

Jazilul menyatakan, PKB tak mau poros koalisi yang dipimpin nantinya justru memainkan politik identitas atau menjadi poros ekstrem.

"Kita tetap pada poros yang untuk mengedepankan orang banyak," tuntasnya.

Di sisi lain, PKB pun berharap ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen. Jika diubah, kemungkinan PKB membentuk dan memimpin poros Pilpres akan semakin mudah terealisasi.

"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidential threshold-nya turun, tambah terbuka lagi," jelas Jazilul.