Dirut Pertamina Tak Kooperatif, Kembali Mangkir Panggilan Dewas KPK Soal Etik Lili Pintauli

SinPo.id - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku belum bisa menuntaskan laporan pelanggaran kode etik yang menjerat Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS).

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengungkapkan, hal itu karena pihak eksternal yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati yang akan dimintai klarifikasi dan keterangannya oleh dewas selalu mangkir dari pemeriksaan.

"Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak kooperatif. Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang tetapi tidak hadir," kata Syamsuddin Haris kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/4).

Pemanggilan Nicke Widyawati oleh Dewas KPK terkait dugaan penerimaan fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Haris berharap Nicke Widyawati mau bersikap kooperatif memberikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Dewas berharap kerja sama Dirut Pertamina, bisa bekerja sama dan bersikap kooperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ibu LPS," ujarnya.

Hal itu, lanjut haris, membuat terhambatnya proses penyelidikan dan menyebabkan klarifikasi terhadap Lili tertunda karena pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak eksternal belum selesai.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK atas tuduhan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan KPK.

Aduan pelaporan tersebut terkait dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP dan akomodasi penginapan dari salah satu perusahaan BUMN di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain itu, pada (30/8/2021) Lili juga sudah pernah dilaporkan ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Lili diduga berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.