DKI Kalah Di PTUN Soal Kenaikan UMP, PDIP Salahkan Anies

SinPo.id -  Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

Dalam putusan itu, (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

Putusan ini pun dinilai Gembong sebagai kesalahan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, keputusan DKI untuk menaikkan UMP dinilai tidak melalui kajian yang matang. 

Menurut Gembong, jika melalui kajian matang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harusnya mampu merasionalisasikan apa yang sudah diputuskan.

"Keputusan itu diputuskan tidak melalui kajian yang matang. Kalo keputusan dilakukan dengan kajian yang matang, maka Pemprov mampu merasionalisasi apa yang sudah diputuskan," kata Gembong saat dihubungi wartawan, Rabu 23 Juli 2022.

Menurut Gembong, keputusan tersebut mempunyai makna kepentingan politik, sehingga ketika digugat kalah di pengadilan.

"Alhasil ketika digugat di pengadilan mereka kalah, itu yang pertama, yang kedua bahwa keputusan ini punya makna, maknanya apa, bawa kepentingan pribadi, persoalannya disitu," kata Gembong.

Lebih lanjut, Gembong menegaskan adanya kepentingan politik dalam keputusan tersebut.

Gembong menyindir Anies soal Pilpres 2024, dimana nama Anies belakangan dijadikan sebagai salah satu capres yang maju di ajang pemilu tersebut.

Ia bahkan menyebut, ada kepentingan 024, merujuk pada nomor sapi yang Anies sumbangkan ke masyarakat pada Idul Adha kemarin, dimana belakangan nomor 024 itu ditafsirkan banyak orang sebagai tahun Pilpres 2024.

"Jadi ada kepentingan 024 iya 024, kan kalo memutuskan melalui kajian maka akan lebih objektif, karena alas hukumnya kuat, sehingga ketika ada gugatan, alas hukum punya landasan bersama untuk bisa menentukan arah kebijakan kedepan," pungkasnya.