Pengurangan Beban APBN Harus Dibarengi Pembenahan Mekanisme Penyaluran Subsidi

Laporan: Sinpo
Jumat, 05 Agustus 2022 | 21:17 WIB
Ilustrasi subsidi (SinPo.id/Pixabay)
Ilustrasi subsidi (SinPo.id/Pixabay)

SinPo.id - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam menilai kebijakan subsidi pemerintah memang mampu menahan laju inflasi. Namun di sisi lain, subsidi justru terus memperberat beban APBN.

"Kebijakan pemerintah menahan harga barang-barang subsidi yaitu pertalite, gas 3 Kg dan listrik di bawah 900 VA menahan laju kenaikan inflasi. Tetapi kebijakan pemerintah itu menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat besar, lebih dari Rp500 triliun," kata Piter dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Agustus 2022.

Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengurangi beban APBN bisa dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efektif dan efisien. Dengan perbaikan mekanisme, subsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus meringankan beban APBN. 

"Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN ini pemerintah berencana untuk memperbaiki mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran," katanya.

Cara itu, kata Piter, membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau. Namun pada saat yang sama, pemerintah bisa menahan laju inflasi.

"Dengan demikian beban subsidi bisa dikurangi tanpa harus menaikkan harga barang-barang subsidi. Sehingga laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi," tegasnya.

Seperti diketahui, Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi. Ketum Golkar itu juga menjelaskan jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi BBM, gas 3 kilogram dan pupuk. 

“Kita lihat pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program untuk tepat sasaran dan ada program yang sedang disiapkan, dan tentu akan kita umumkan saat waktunya,“ kata Airlangga.sinpo

Komentar: