IPCW: Aneh, Listyo Jenderal Pemberani, Kok Malah Diminta Nonaktif?

Laporan: Tri Bowo Santoso
Senin, 22 Agustus 2022 | 22:17 WIB
Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Foto: SinPo.id/Ashar
Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Foto: SinPo.id/Ashar

SinPo.id - Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dianggap berhasil memanfaatkan momentum bersih-bersih di Korps Bhayangkara melalui pintu masuk kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang didalangi bekas Kadiv Propam, Irjen Pol. Ferdy Sambo dan menyeret juga beberapa petinggi Polri lainnya.  

"Dengan adanya kasus Sambo (Sambo Gate), ini momentum kesempatan Kapolri untuk melakukan aksi bersih-bersih di dalam tubuh institusi Kepolisian yang dipimpinnya," ujar Ketua Indonesia Police Wach (ICPW) Bambang Suranto kepada SinPo.id, Senin, 22 Agustus 2022.

Bambang-pun heran dengan usulan Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman yang justru menginginkan Kapolri dinonaktifkan.

"Menurut saya tidak perlu lah sampai kita nonaktifkan Jendral Listyo Sigit. Apalagi tahun depan Polri sudah dihadapkan dengan tugas-tugas dan agenda nasional yang sangat membutuhkan peran serta Polri, yaitu, Pemilu Pilpres dan Pileg," tukas Bambang.

Komitmen Kapolri dalam menegakkan hukum, menurut Bambang, juga sudah teruji. Faktanya, sambung Bambang, jebolan Akpol 1991 itu berani membubarkan Satgasus Merah Putih yang ditengarai memiliki banyak persoalan.   

"Kami pikir Kapolri sudah membuktikan Polri Presisi yaitu dengan membuka dan mengungkap kasus yang melibatkan Ketua Satgasus Merah Putih. Dan sekarang sudah beliau bubarkan," tegas Bambang.

Padahal, imbuh Bambang, bila melihat historisnya, Listyo pernah dibantu Satgasus dalam membuat konsep dan strategi ketika pria kelahiran Maluku, 5 Mei 1969 itu uji kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR. 
 
"Dan kita ketahui Satgasus berperan penting membantu konsep dan strategis Listyo Sigit menghadapi Fit and Propertest oleh DPR komisi III," tandas Bambang.

Sebelumnya, Sebelumnya, Anggota Komisi lll fraksi Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Kapolri dinonaktifkan.

Dia meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk mengambil alih posisi Kapolri sementara waktu.

"Ya mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menkopolhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny dalam rapat di DPR RI.

Benny juga meminta membuka nama Jenderal Bintang tiga yang mengancam mundur jika Ferdy Sambo tidak menjadi tersangka. Serta, Benny menyebut Polri jadi sulit dipercaya karena membeberkan kasus Ferdy Sambo yang ternyata hanya skenario tembak-menembak. 

"Kita enggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini ditipu juga kita ini kan, kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes Polri," ucapnya

 sinpo

Komentar: