PBB Minta Pihak yang Berkonflik di Sudan Kembali ke Meja Perundingan

SinPo.id - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada anggota Dewan Keamanan dan negara anggota PBB lainnya serta organisasi regional yang memiliki pengaruh untuk menekan pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk mengurangi ketegangan dan kembali ke meja perundingan.

Guterres mengatakan pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati gencatan senjata 72 jam yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan bersama-sama menetapkan penghentian permusuhan secara permanen. Kata dia, sudah jadi kewajiban para pemimpin Sudan untuk menempatkan kepentingan rakyat mereka di depan.

"Konflik ini tidak akan, dan tidak boleh, diselesaikan di medan perang dengan rakyat Sudan menjadi korban. Rakyat Sudan telah menyatakan keinginan mereka dengan sangat jelas. Mereka menginginkan perdamaian dan pemulihan pemerintahan sipil melalui transisi menuju demokrasi," kata Gutteres serbicara di Dewan Keamanan PBB, dikutip dari Anadolu, Kamis, 27 April 2023.

Guterres mengatakan kekerasan dan kekacauan selama beberapa hari terakhir telah membuat kepiluan warga Sudan sendiri. Dia menambahkan perang skala penuh yang berkepanjangan membuat situasi bencana kemanusiaan menjadi lebih buruk."

“Perebutan kekuasaan di Sudan tidak hanya membahayakan masa depan negara itu. Ini juga menyalakan sumbu yang dapat meledak melintasi perbatasan, menyebabkan penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun dan menghambat pembangunan selama beberapa dekade,” kata Guterres.

Dia meminta pertempuran di Sudan harus segera dihentikan. "Saya meminta pihak-pihak yang berkonflik, kepada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Daglo 'Hemedti,' dan Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat untuk membungkam senjata," kata dia

Sementara, Volker Perthes, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Sudan, mengatakan gencatan senjata sementara sejauh ini tampaknya bertahan di beberapa bagian. Namun di sisi lain diakuinya pula, laporan penembakan sporadis masih ada.

"Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) saling menuduh telah melanggar gencatan senjata," katanya.

Perthes mengatakan bahwa hampir 1.200 orang, termasuk 744 staf PBB dan tanggungan mereka, staf LSM dan tanggungan mereka, dan staf diplomatik dari beberapa kedutaan dipindahkan ke Port Sudan dari ibu kota Khartoum.

"Kedua pihak yang bertikai telah bertempur dengan mengabaikan hukum dan norma perang, tanpa pandang bulu menyerang daerah padat penduduk, rumah sakit, toko dan mobil sipil yang memindahkan orang sakit, dan orang tua," katanya.

“Saya mendesak kedua belah pihak untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional dan memastikan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil. Warga sipil harus diberi jalan yang aman untuk meninggalkan daerah permusuhan aktif dan mengakses pasokan,” tambahnya.