DPR: Data Penerima Bansos Perlu Pemutakhiran

SinPo.id -  Kementerian Sosial (Kemensos) diminta untuk dilakukan pemutakhiran data terhadap penerima bantuan sosial. Hal itu bertujuan agar bantuan yang bersifat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tersebut dapat tepat sasaran.

"Karena tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja. Kami dari Komisi VIII DPR Terus dorong kebijakan yang pro masyarakat. Kami berikhtiar menjadikan masyarakat yang sejahtera," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, dikutip Rabu 10 Mei 2023.

Di samping itu, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyalurkan bantuan senilai Rp179 miliar bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) di Jambi, kota yang memiliki tingkat realisasi yang tinggi.

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH tahap 1 senilai Rp73.298.525.000 yang diperuntukkan kepada 101.024 KPM, dan bantuan tahap 2 senilai Rp69.089.050.000 kepada 95.289 KPM. Kemudian bantuan atensi senilai Rp2.222.029.100 dan bantuan sembako/BPNT tahap 2 senilai Rp34.837.400.000 kepada 174.187 KPM.

Sementara untuk penyaluran bantuan sosial tersebut, Kemensos juga bekerja sama dengan Bank Himbara dan Kantor Pos, agar dapat meminimalisir kendala-kendala saat penyaluran.