Indonesia Tolak Diskriminasi Kelapa Sawit Melalui EUDR

SinPo.id -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan penolakannya atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui EU Deforestation- Free Regulation (EUDR) yang telah dikeluarkan pada 16 Mei 2023.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit,” kata Menko Airlangga, Rabu 31 Mei 2023.

Ia menilai kebijakan tersebut terkesan mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen menyelesaikan permasalahan terkait isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral, seperti Paris Agreement.

"Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75 persen pada periode 2019 – 2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84 persen,” paparnya.

Selain itu, Indonesia juga meminta pengakuan yang layak diterima dari Uni Eropa atas apa yang telah dilakukan dalam memproduksi palm oil secara berkelanjutan. Sehingga kolaborasi antara negara anggota CPOPC dengan negara produsen dan konsumen dapat ditingkatkan.

Kemudian Airlangga juga meminta Civil Society Organisations (CSOs) dan Non-Governmental Organisations (NGOs) untuk aktif bersuara dan mempromosikan minyak sawit dalam skema yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif.

“Komitmen Indonesia untuk memproduksi minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan serta cara kami menyelesaikan berbagai isu terkait deforestasi, perubahan iklim telah diketahui dan dijadikan contoh oleh berbagai organisasi internasional dan multilateral," ungkapnya.

Terakhir, ia juga mengingatkan bahwa ketentuan utama EUDR berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani smallholders, termasuk penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori yakni high risk, standard dan low risk.