RT Masih Pungut Iuran Sampah, Ghozi Kritik DPRD dan Pj Gubernur DKI

Laporan: Tri Setyo Nugroho
Jumat, 12 Januari 2024 | 11:25 WIB
Caleg DPRD DKI asal PKS Ghozi Zul Azmi (SinPo.id/ Dok. Pribadi)
Caleg DPRD DKI asal PKS Ghozi Zul Azmi (SinPo.id/ Dok. Pribadi)

SinPo.id - Caleg DPRD DKI asal PKS Ghozi Zul Azmi mengaku siap dilempar ke tempat sampah jika sudah terpilih, namun tidak menepati janjinya. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Salah satu janji yang diungkapkan dihadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan. 

Padahal kata Ghozi dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3 Tahun 2013, disampaikan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan.

"Tentu saja kalau misalkan ini terwujud saya terpilih, iuran sampah tidak gratis juga, saya siap dilempar di tempat sampah semuanya. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat," ujar caleg asal Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman tersebut.

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan, lanjut Ghozi didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya. Menurutnya, Pemprov dan DPRD DKI saat ini belum prorakyat.

"Iuran kebersihan harus gratis, bukan lima tahun kedepan bahkan selamanya. Bukan hanya di Dapil saya saja di Pulo Gadung, Cakung dan Matraman, tapi diseluruh wilayah DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum prorakyat. Anggota DPRD nya, Pemerintahnya belum prorakyat," katanya.  

Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu. 

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar Hartini.sinpo

Komentar: