Demo Omnibus Law, Massa Buruh Salat Jumatan Di Depan Gedung Wakil Rakyat?

Laporan: Farez
Jumat, 14 Januari 2022 | 12:57 WIB
Demo omnibus law di gedung DPR, Jumat (14/1)/SinPo
Demo omnibus law di gedung DPR, Jumat (14/1)/SinPo

SinPo.id - Seribuan massa buruh dari berbagai elemen yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Jumat siang (14/1), melakukan shalat Jumat berjamaah.

Massa buruh yang terdiri dari KSPI, ORI, KPBI, SPI, JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, organisasi perempuan PERCAYA, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional ini shalat Jumat di jalanan.

Massa menggunakan perlengkapan shalat seadanya. Ada yang menggunakan sejadah, spanduk, koran, hingga kardus untuk alas sujud.  

Pantauan di lokasi sekita Pukul 12.15 WIB, jalan Gatot Subroto arah Senayan terpantau ramai lancar meski separuh bahu jalan.

Dalam aksi ini, massa buruh membawa sedikitnya empat tuntutan antara lain; pertama, dan yang utama adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Kedua, sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ketiga, revisi  Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022.

Terakhir, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi yang lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan asli unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (14/1).

Dalam tuntutannya, massa dari menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja(Ciptaker) yang hingga kini masih berjalan meskipun sudah ada putusan MK dinyatakan cacat formil karena tidak dibuat berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam orasinya juga sempat menyesalkan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengklaim bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres diundur.

Menurut Said Iqbal, pernyataan Bahlil tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, jika Pilpres diundur maka masa jabatan presiden diperpanjang, Menteri diperpanjang, dan DPR diperpanjang. Ini tidak sesuai dengan demokrasi.

"Tangkap Bahlil, tangkap Bahlil," tegas Said Iqbal dari atas mobil komando lalu disambut pekik massa KSPI.

Pantauan di lokasi sekita Pukul 11.25 WIB, massa masaih menggelar orasi dan meneriakkan yel-yel buruh. Sementara itu, jalan Gatot Subroto arah Senayan terpantau macet totak akibat adanya unjuk rasa ini.sinpo

Komentar: