PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, PPP: Kita Cari Solusi Bukan Kegaduhan Politik

SinPo.id - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan pihaknya lebih menyapakati pembentukan panitia kerja (panja) dibanding usulan hak angket untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi saat dihubungi SinPo.id, Sabtu (19/3).

"PPP untuk menyikapi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, sejak masa sidang ini pertama kali masuk sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI dan juga panja di Komisi terkait, terkait dengan industrinya itu di Komisi VII kalau perdagangan ya di Komisi VI," ujar Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menegaskan PPP tak ingin masyarakat disuguhi kegaduhan politik akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

"Yang kita cari itu adalah solusi bukan mencari kegaduhan politik karena kasihan rakyat kalau hanya disuguhkan kegaduhan-kegaduhan politik," tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, panja akan lebih fokus dan spesifik mendalami persoalan minyak goreng ini. Karena, panja dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam persoalan ini, termasuk panja pangan juga.

"Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan juga kita sampaikan dalam forum resmi bahwa fraksi PPP mengusulkan pembentukan panja untuk menginvestigasi terkait dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng," jelasnya.

Dia menegaskan yang terpenting bagi PPP saat ini adalah agar terdapat solusi dalam menghadapi persoalan ini dan kejadian serupa tidak terulang lagi kedepannya.

"PPP tidak butuh pencitraan ataupun hiruk pikuk politik, lebih pada substansinya bagaimana panja itu mampu menuntaskan mencari titik temu mencari solusi," tambahnya.

Awiek mengungkapkan, selama ini panja yang dibentuk oleh DPR selalu berhasil, seperti panja Jiwasraya. Bahkan, kata dia, saat ini Komisi VI DPR RI sedang menjalankan panja Garuda.

"Panja Jiwasraya itu tidak gaduh tapi terselesaikan masalahnya. Juga sedang berjalan panja Garuda, itu juga tidak gaduh. Yang terpenting substansinya adalah persoalannya terurai solusinya tercapai bukan kegaduhan yg didapat," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk mengusulkan penggunaan hak angket DPR terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di tanah air. PKS juga mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) angket.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai, permasalahan minyak goreng ini menyangkut kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas pada rakyat.

Selain mengusulkan Hak Angket, imbuhnya, Fraksi PKS juga membentuk Tim Investigasi Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng guna menyelidiki dan mengurai permasalahan ini dari mulai hulu hingga hilir. 

"Fraksi PKS menemukan indikasi pelanggaran undang-undang yang berimplikasi politik maupun hukum,” ujar Jazuli di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3).