Dapat Surat Kemenkumham, Mardiono Resmi Duduki Pucuk Pimpinan PPP

SinPo.id - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.

"Kami sudah menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pelaksana tugas ketua umum PPP," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani dalam keterangannya, Jumat, 9  September 2022.

Adapun petikan surat keputusan itu mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat keputusan itu ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Hasil Mukernas tersebut salah satunya yakni menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

"Tadi malam PPP mengadakan Mukernas forum tertinggi kedua di bawah Muktamar. Dalam forum Mukernas itu memang ada keputusan, untuk mengangkat Pak H. Mardiono jadi Plt Ketum PPP," ujar Arsul kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin 5 September 2022.

Menurut Arsul, PPP secara internal telah lama membahas soal pucuk pimpinan PPP.  Partai berlambang Ka'bah itu tak ingin jika pimpinan mereka merangkap jabatan, agar konsolidasi PPP sebagai partai bisa lebih diintensifkan dan ditingkatkan.

"Kalau yang jadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan," ucapnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, pada Selasa 6 September 2022.

Berkas diserahkan langsung Pelaksana tugas Ketua Umum (Plt Ketum) Muhammad Mardiono beserta sejumlah elite pimpinan partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Hari ini saya bersama-sama dengan pak Wakil ketua Umum dan Wakil Sekjen atau dengan para ketua wilayah yang lain menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua Umum," kata Mardiono di kantor Kemenkumham Jakarta, Selasa 6 September 2022.