Ketua KPK: Korupsi APBD Paling Banyak Menjerat Kepala Daerah dan Legislator

SinPo.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan agar Kepala Daerah dan DPRD menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Mengingat masih banyaknya kasus korupsi terkait perencanaan dan penganggaran APBD yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

“Fakta yang terjadi hari ini, ada Ketua beserta Ketua-Ketua Fraksinya menyetujui APBD setelah ada uang ketok palu atau suap setelah ada deal berapa persen kebagian dari APBD itu," ungkap Firli dalam keterangannya yang diterima Jumat, 16 September 2022.

"Itu baru tahap perencanaan dan penganggaran. Belum lagi nanti tahap diskusi, pengadaan atau pelaksanaan hingga pelaporan atau evaluasi,” tegasnya.

Firli mengingatkan agar kepala daerah tidak coba-coba menerima pemberian ilegal seperti suap, gratifikasi hingga pemerasan. Ia menyarankan jika ada pihak yang mengetahui untuk segera melaporkan ke KPK.

Selain itu, data KPK sejak 2004 sampai Agustus 2022, sudah ada 1.444 kasus korupsi yang KPK tangani. kepala daerah sudah 161 kasus, DPRD/DPR RI sudah 313 kasus.

"Sebentar lagi nambah ini. Karena September 2022 saja sudah 6 kasus. Untuk itu, kami butuh peran Bapak/Ibu semua," ucap Firli.

"Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi harus libatkan seluruh elemen masyarakat, segenap anak bangsa,” tandasnya.