Jokowi Tanggapi Biasa Temuan BPK soal Komcad: Seperti Itu Selalu Ada di Kementerian

SinPo.id -  Presiden Joko Widodo turut menanggapi temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait anggaran Komponen Cadangan (Komcad) pada 2021.

Menurutnya, temuan seperti itu biasa dan pasti ada di kementerian atau lembaga pemerintahan.

"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur aministratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Jokowi menyebut tidak hanya Kementerian Pertahanan (Kemhan), kementerian lainnya juga mendapatkan catatan yang sama dari BPK. Presiden memerintahkan agar kementerian yang memiliki catatan BPK agar segera melakukan perbaikan.

"Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, (BPK) laporan untuk semester 1-nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," katanya.

Diberitakan sebelumnya, BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto terkait adanya pengkoreksian terhadap anggaran Komcad dan sudah ditindaklanjuti,” ujar Adhi.

Adhi menjelaskan, koreksi terhadap anggaran Komcad tersebut bersifat administratif dan bisa diperbaiki "Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.

Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto tercatat rutin mengundang BPK untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI. Pada tahun ini setidaknya tiga kali Prabowo mengundang BPK yakni pada Februari, Juni, dan terakhir pada 20 September 2022.

"Saya berharap BPK RI dapat terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara," kata Prabowo.

"Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas," tukas Prabowo Juni lalu saat Kemhan meraih Predikat Opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.