Kemenkumham Tempatkan Tim Imigrasi di Dekat Pesawat Kepresidenan Delegasi G20

Laporan: Sinpo
Senin, 14 November 2022 | 18:55 WIB
Menkumham Yasonna Laoly saat meninjau pengamanan KTT G20 di Bali/ Humas Kemenkumham
Menkumham Yasonna Laoly saat meninjau pengamanan KTT G20 di Bali/ Humas Kemenkumham

SinPo.id - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempercepat pelayanan keimigrasian bagi delegasi G20. Sejak mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, tim imigrasi telah bersiap di dekat pesawat kepresidenan untuk memulai pelayanan keimigrasian. 

"Kemenkumham telah menyiapkan entry check point di dekat pesawat kepresidenan. Tim Imigrasi beserta liaison officer (LO) telah bersiap di check point tersebut," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam keterangannya, Senin 14 November 2022.

Yasonna menjelaskan petugas imigrasi dan LO bertugas mengumpulkan paspor delegasi dan membawa paspor ke terminal VIP. Selanjutnya, petugas imigrasi yang berada di gedung VIP melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk menyerahkan tanda izin masuk.

"Setelah tanda izin masuk diterima, paspor delegasi akan diserahkan kembali kepada rombongan delegasi melalui LO," terangnya.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan, kata Yasonna, imigrasi telah menyiapkan tim yang berbeda untuk masing-masing pesawat kepresidenan.

Tim imigrasi dan LO telah berkoordinasi sebelum jadwal kedatangan delegasi. Hal ini dilakukan agar persyaratan keimigrasian dapat terpenuhi sebelum kedatangan.

"Jadi sudah ada koordinasi terlebih dahulu agar ketika delegasi G20 datang, tidak ada persyaratan imigrasi yang kurang," ucapnya.

Kedatangan delegasi G20, baik delegasi utama maupun pendamping, telah dimulai sejak Minggu 13 November 2022 kemarin. Para delegasi diprediksi akan terus berdatangan hingga Selasa 15 November 2022 pagi. 

"Ada belasan ribu delegasi yang mendarat di Bali baik itu delegasi negara anggota, negara undangan maupun delegasi  organisasi internasional," katanya.

Seperti diketahui, dalam Presidensi G20, Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di penyelenggaraan. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur.

Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.sinpo

Komentar: