Legislator Minta PUPR Perbanyak Rumah Tahan Gempa

SinPo.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta menyediakan contoh rumah tahan gempa atau rumah eksisting di Cianjur, Jawa Barat (Jabar).  Peemintaan ini menyusul terjadinya gempa bumi yang menghancurkan banyak bangunan di Cianjur pada Senin, 21 November 2022.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan Kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono itu juga harus melakukan edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat agar menyesuaikan rumahnya menjadi rumah tahan gempa.

“Juga menggunakan bantuan uang dari Pemerintah untuk membangun rumah tahan gempa sesuai dengan standar SNI 1726-2019,” kata Suryadi dalam keterangan resminya, Selasa, 22 November 2022.

Data BNPB teranyar, ada ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka serta 13.784 warga mengungsi dan 343 rumah rusak berat akibat gempa tersebut. Sebanyak tiga kecamatan terdampak paling parah, yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cilaku.

Politikus PKS ini meminta Kementerian PUPR agar mengangkat tenaga penyuluh bangunan mengingat Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Selain itu, dia meminta Kementerian PUPR dapat segera membangun Hunian Tetap (Huntap) menggantikan rumah-rumah masyarakat yang rusak berat.

“Selain berkaitan dengan teknologi antigempa, kami berharap agar anggaran penanganan bencana pada tahun 2023 dapat ditambah seperti halnya anggaran penanganan bencana tahun 2022 KemenPUPR yang ditambah sebesar Rp0,71 triliun. Hal ini mengingat prioritas utama Program T.A. 2023 KemenPUPR salah satunya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam,” kata dia.

Ke depan, lanjut Legislator Dapil NTB II ini mendorong pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait untuk dapat memberikan perhatian terhadap desa-desa rawan bencana. Sebab, menurut data BPS pada 2021 dari sekitar 81 ribu desa di Indonesia baru 9.956 desa yang telah dilengkapi perlengkapan keselamatan dan 6.747 desa yang telah dilengkapi rambu-rambu dan jalur evakuasi. 

"Pemerintah juga harus membuat program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat desa. Sejauh ini, program tersebut belum terlihat serius, misalkan Kementerian Desa PDTT pada 2022 ini membuat program peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan target hanya 400 orang, itu pun akhirnya turun menjadi 120 orang saja,” kata Suryadi.