Pemprov DKI-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Pasca Pemindahan Ibu Kota

SinPo.id -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Keuangan (Kemenke) terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membahas tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang pasca pemindahan ibu kota ke IKN.

“Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI) agar kami bisa mengakomodir (kantor pemerintah pusat) setelah Ibu Kota pindah,” kata Heru di kantornya, Jakarta 10 Februari 2023.

Heru menjelaskan, Kemenkeu berperan sebagai pengelola barang milik negara (BMN) yang memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat.

“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, lanjut Heru,  Pemprov DKI juga akan bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk membahas rencana tata ruang.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI Rionald Silaban meminta dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan valuasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.

Ketika IKN dipindahkan, katanya, pemerintah pusat perlu untuk melakukan pemanfaatan aset yang saat ini sudah dalam bentuk bangunan berdiri di DKI Jakarta.

"Sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria 'highest dan the best use'. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna, kami sedang siapkan suatu 'grand design' terkait pemanfaatan BMN itu sendiri " ujarnya menjelaskan.