Panglima Apresiasi Keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah Amankan Rp10 Triliun Aset TNI

SinPo.id - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah mengamankan aset TNI dengan nilai mencapai Rp10 triliun.

Komandan Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Nawawi menerima penghargaan dari Yudo Margono berupa piagam penghargaan dan pin atas keberhasilan itu.

Apresiasi tersebut diberikan pada saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 8 November 2023.

Keberhasilan kerja Satgas Anti Mafia Tanah yang dipimpin Nawawi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Mabes TNI, karena telah menyelamatkan aset milik TNI yaitu tanah seluas 48 hektare yang terletak di Jatikarya kota Bekasi.

Proses penyelamatan aset tersebut bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, (ATR/BPN) Kejaksaan Agung, dan Polri yang telah bertugas bersatu padu.

Permasalahan lahan di Jatikarya itu sudah berlangsung selama 24 tahun. Selesainya persoalan lahan ini menjadi kado terindah bagi Yudo yang akan memasuki masa pensiun pada bulan depan.

Yudo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas yang telah bekerja secara maksimal menyelamatkan aset TNI dengan nilai diperkirakan mencapai Rp10 trilun.

“Saya sebagai pimpinan tertinggi TNI sangat berterimakasih dan penghargaan kepada Menteri ATR/BPN, Jaksa Agung, dan Kapolri serta seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan,” ujar Yudo dalam keterangannya pada Kamis, 9 November 2023.

Pimpinan tertinggi TNI juga mengatakan hampir setiap hari mendapat laporan mengenai perkembang kasus tanah tersebut.

“Tenyata tidak mudah, tetapi Allhamdulillah dengan kesabaran semua dapat teratasi dengan baik,” tambahnya.

Yudo berharap penyelesaian kasus sengketa Tanah milik TNI di Jatikarya ini menjadi pilot project untuk tanah-tanah TNI yang bermasalah atas klaim pihak-pihak tertentu sehingga tidak menggangu tugas pokok TNI.