Kubu Prabowo Nilai Kesaksian Empat Menteri Patahkan Tuduhan Politisasi Bansos

SinPo.id - Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE), Anthony Leong menilai, kehadiran empat menteri dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), telah mematahkan tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pilpres 2024.

"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik yang ada di DPR," kata Anthony dalam keterangannya pada Minggu, 7 April 2024.

Adapun keempat menteri yang hadir di MK, beberapa hari lalu, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Bahkan, menurut Anthony, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa dana Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu enam tahun terakhir. Salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024.

Oleh sebab itu, Anthony menganggap, keterangan empat menteri itu sudah mematahkan apa yang selama ini dituduhkan oleh kuasa hukum 01 dan 03.

"Apalagi jika kita menyimak keterangan para saksi ahli dan saksi yang dihadirkan Pasangan 01 dan 03 selama ini di sidang MK kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres," kata Anthony.

Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu juga yakin masyarakat dapat menilai dari apa yang disampaikan di Sidang MK bahwa kubu 01 dan 03 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024. Dan, pada akhirnya pasangan Prabowo-Gibran bisa memenangkan sidang MK. 
Ia mengapresiasi perselisihan sengketa Pemilu dan Pilpres ke ranah MK ketimbang 'Pengadilan Jalanan' seperti turun ke jalan melakukan demonstrasi yang berujung agresi, karena itu dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.

Terlebih, saat ini merupakan momen yang baik untuk melakukan rekonsiliasi seluruh elite politik mengakhiri perselisihan.

"Semoga momen Idul Fitri ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa mengakhiri perselisihan dan menatap masa depan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," tukas Antony.