Omicron Ancam PMI Di Hongkong, Mufidayati Minta Pemerintah Segera Bertindak

SinPo.id - Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron mulai di wilayah Afrika, Eropa, Asia dan Australia, hingga Hongkong, pemerintah diminta untuk memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Hongkong.

Terlebih, hingga saat ini tercatat lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hongkong, dan mayoritas perempuan yang bekerja di sektor informal.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/11).

"Varian Omnicorn masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu Pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap variant Omnicorn," ujar Mufida.

Selain memberi informasi kewaspadaan terhadap varian Omnicorn ke seluruh PMI, kata Mufida, perlu juga disosialisasikan aturan larangan masuk sementara dari Hongkong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Atas dasar itu, ia meminta KJRI mendata para PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini juga. Selanjutnya, diberikan bantuan shelter sementara.

"Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang," tuturnya.

Politikus PKS ini juga mempertanyakan sejauh mana cakupan vaksinasi PMI di Hongkong hingga saat ini. Ia menyebut perlu juga dipastikan seluruh PMI mendapatkan dukungan terkait akses protokol kesehatan dan vaksin.

"Bagaimana cakupan vaksinasi untuk PMI di Hongkong harus ada laporan. Vaksinasi yang digelar KJRI Hongkong awal Agustus lalu hanya menjangkau 266 orang. Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen juga teman-teman PMI di Hongkong sudah mendapatkan vaksin," katanya.

"Varian Omicron kan masih terus diteliti jadi yang semakismal bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal," imbuhnya menegaskan.

Mufida menilai pengetatan kembali jalur masuk ke Indonesia dari negara-negara yang terindikasi sudah ada varian Omicron harus didukung. Apalagi, sambungnya, bertepatan dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

"Tinggal implementasinya di lapangan harus ketat, minimalisir kebocoran seperti saat dulu outbreak Delta di India, kita bocor di mana-mana. Kita harus mempertahankan situasi pengendalian Covid dengan implementasi dan pengawasan aturan yang tegas ini," tukasnya.