Tagar ?KPK Takut Tangkap Ahok? Menggema Di Twitter

SinPo.id - Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok kembali menjadi perbincangan publik khususnya pengguna media sosial belakangan ini.

Nama Ahok sendiri mencuat setelah warganet menggaungkan tagar KPK takut tangkap Ahok. Para warganet berbondong-bondong mengomentari dugaan korupsi Ahok saat masih menjabat di Pemprov DKI Jakarta.

Tagar tersebut muncul di sosial media Twitter, buntut dari pernyataan mantan Juru Bicara Gus Dur, Adhie M Massardi yang mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen skandal korupsi di Pemprov DKI Jakarta selama periode 2012-2017 yang menyeret nama Ahok.

Bahkan menurut Adhie M Massardi, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok mendapat dukungan dari sejumlah pihak yang berasal dari partai politik.

Adhie M Massardi mengatakan, nantinya dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu akan dijadikan laporan dalam bentuk buku resmi dan akan dilimpahkan kepada KPK.

Hingga berita ini dibuat Kamis (30/12) siang, tagar KPK takut tangkap Ahok menjadi trending di sosial media Twitter, di mana terlihat tagar itu dicuitkan lebih dari 5.837 pengguna Twitter.

"Jika anda anti korupsi dan bukan bagian dari Anti Sistem yg Korup silahkan Retweet," ujar akun @NenkM*** sambil menyertai cover buku berjudul 'Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok'.

"Situs bersejarah ini menjadi salah satu bukti keberhasilan Ahok," tulis akun @Kham*** disertai dengan foto tumpukan mobil yang diduga bekas angkutan Transjakarta.

"Sudah ada surat terbuka tentang temuan @bpkri atas dugaan korupsi Ahok

Tapi sampai sekarang blum ada tindak lanjut dari @KPK_RI. Apakah #KPKTakutTangkapAhok," tanya akun @The_Bo***.

"Kasus Ahok jangan sampai seperti Premium dan pertalite akan dihapus," sindir akun @S1L***.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah berharap KPK membuka mata lebar-lebar bahwa Ahok acap kali terseret sejumlah persoalan yang kontroversial di ruang publik. Namun hingga kini belum ada proses hukum yang menjeratnya.

"Ahok sejauh ini banyak terseret dalam sejumlah persoalan, sehingga baik bagi dirinya maupun KPK untuk sama-sama menyelesaikan persoalan itu," kata Dedi dikutip dari rmol.id, Kamis (30/12).

Menurutnya, KPK perlu peka atas laporan dari masyarakat, termasuk dugaan rasuah yang menyeret politisi PDIP yang kini menduduki kursi Komisaris Utama Pertamina tersebut.

"KPK perlu merespons semua laporan publik, terlebih terkait pejabat publik meskipun saat laporan disampaikan sudah bukan lagi menjabat," tandasnya.