Jokowi Ingin RUU TPKS Segera Disahkan, Fraksi PKS: Sikap Kami Menolak

SinPo.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menanggapi keinginan Presiden Joko Widodo agar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa segera disahkan.

Mulyanto mengatakan PKS akan tetap menolak RUU TPKS selama keinginan pihaknya terkait dimasukkannya pasal-pasal yang terkait dengan penyimpangan seksual dan perzinahan.

"Sikap PKS sendiri (saat ini) menolak. Dua masukan PKS belum diterima. Jadi kami kalau belum diterima, RUU TPKS belum bisa kami terima," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (5/1).

Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan RUU TPKS ini menjadi landasan untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, menurutnya akan lebih baik ditambah dengan dua hal terkait penyimpangan seksual dan perzinahan.

"Kami isinya itu tidak menentang, isinya semua itu sudah bagus. Namun, kami ingin memasukan dua hal terkait perzinahan dan penyimpangan seksual," tegasnya.

"Sekalian saja ini kan belum diatur dalam KUHP, kalau ini ada lengkap jadinya," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin RUU TPKS segera disahkan. Kepala Negara telah memerintahkan menteri terkait untuk berkoordinasi dengan DPR.

"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Jokowi saat jumpa pers secara virtual, Selasa (4/1).

Jokowi menegaskan, dirinya sudah mencermati dengan saksama Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016, hingga saat ini masih berproses di DPR.

“Karena itu saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan,” tegas Presiden.