Tidak Beretika, Luhut Anggap Presiden Apa? Harus Tahu Diri

SinPo.id - Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato sangat niretika. Bagaimana tidak, Luhut asik teleponan di saat Kepala Negara menyampaikan pidato.

"Mestinya tak seperti itu. LBP mestinya punya standar etika dalam menjalankan tugasnya," ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Selain (7/2).

Menurut Ujang Komarudin, sikap Luhut yang demikian itu sangat tidak patut ditiru oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini pejabat tinggi negara.

"Mestinya dengarkan dan perhatikan dengan seksama apa yang sedang disampaikan oleh Presiden sebagai bossnya LBP," tegasnya.

Lain cerita, kata Ujang, apabila Luhut tidak menganggap Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi negara kesatuan republik Indonesia ini.

"Mungkin saja (Luhut) merasa sebagai atasan? Harus tahu diri. Mana atasan dan mana yang bawahan," tandasnya.

Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan menerima telepon di saat Presiden Jokowi berpidato. Insiden itu terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial (medsos).

Jokowi berpidato untuk meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Danau Toba, Sumatera Utara pada Rabu lalu (2/2).

Sementara itu, Juru bicara Luhut Jodi Mahardi menyebut, Luhut saat itu sedang menerima telepon dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat Jokowi memberi sambutan. Kepada Luhut, Budi menyampaikan update kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang cukup signifikan.

Ada dua laporan yang diterima Luhut, yakni soal pembelajaran tatap muka (PTM) dan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

"Dari keterangan Pak Menko, beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau sedang menerima telepon dari Menkes yang sedang meng-update kondisi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Dalam laporan tersebut beliau menerima 2 laporan setidaknya, yakni soal PTM dan evaluasi Jawa Bali," ujar Jodi, Minggu, (6/2).