AS Inflasi, Komisi XI PKS Ingatkan Pemerintah Agar Tak Naikkan Harga Kebutuhan Pokok!

SinPo.id - Pemerintah diingatkan untuk tidak menaikkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu menyusul inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) melonjak 9,1 persen di bulan Juni 2022 dan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. 

Bahkan, sejumlah pihak menekan Bank Indonesia agar segera menaikkan suku bunga untuk menyelamatkan diri dari dampak inflasi AS. 

“Ya, memang benar tentang kondisi lonjakan inflasi AS pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia,” kata Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati kepada wartawan, Jumat (15/7). 

Politikus PKS ini mengurai, inflasi yang terjadi di AS tersebut akan berkaitan erat dengan kenaikan suku bunga. Dengan rencana The Fed menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, itu yang dapat mendorong kenaikan dollar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas.

"Yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita,” ujar Anis. 

Namun demikian, Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PKS ini menyebut masih ada sisi keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia. 

"Kenaikan komoditas seperti batu bara, sawit akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir,” tuturnya. 

Akan tetapi, Anis menekankan bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan berdampak pada kenaikan harga, yang saat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah. 

"Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli,” tegasnya. 

Selain itu, Anis juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dengan berupaya keras untuk tidak menaikkan BBM, listrik dan juga gas karena hal ini akan semakin memberatkan beban masyarakat. Apalagi dengan PPN yang baru saja naik menjadi 11 persen. 

“Pemerintah juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan sebagai salah satu pengendali inflasi,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Anis mengingatkan satu hal yang harus dicermati oleh pemerintah adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor. Ketergantungan ini selain memicu naiknya inflasi juga dapat memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. 

"Untuk itu, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri," kata dia. 

Tak hanya itu, lanjut Anis, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan yang tidak hanya diarahkan untuk mencapai kecukupan pangan, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.  

“Jadi, cinta produk dalam negeri tidak hanya menjadi slogan, tetapi secara nyata diwujudkan dalam setiap aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tandasnya.