Beda Pendapat Menteri Soal Harga Mie Instan, DPR: Jangan Buat Bingung Rakyat

Laporan: Tri Setyo Nugroho
Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:39 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosadie (SinPo.id/dpr.go.id)
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosadie (SinPo.id/dpr.go.id)

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta menteri-menteri tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. Hal ini disampaikan Andre menanggapi kemungkinan harga mie instan yang akan naik, efek keterbatasan pasokan gandum.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mewanti-wanti ancaman kenaikan harga mi instan hingga tiga lipat akibat efek domino perang Rusia-Ukraina yang memicu keterbatasan pasokan dan lonjakan harga gandum di dunia. Pernyataan Mentan kemudian dibantah oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang menyebut sudah ada tren penurunan harga gandum sebagai bahan baku mi instan.

“Ketidaksinkronan data dan kajian yang dilakukan antar kementerian atau lembaga pemerintah berpotensi menimbulkan keresahan publik. Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat,” kata Andre dalam keterangannya seperti dikutip dari laman dpr.go.id.

Politisi Gerindra ini mengingatkan menteri-menteri untuk memperbaiki koordinasi. Perbedaan pendapat para menteri dinilai menimbulkan kesan tidak ada rapat kabinet atau rapat koordinasi Pemerintah untuk membahas isu-isu strategis.

“Kita minta menteri-menteri di bawah Pak Jokowi punya koordinasi yang berjalan baik. Sehingga suara yang keluar dari Pemerintah itu satu,” tegasnya.

Persoalan gandum, kata Andre, merupakan masalah strategis karena menyangkut perdagangan global. Bahkan Presiden Jokowi turun langsung melakukan diplomasi ke Ukraina dan Rusia yang merupakan negara-negara distributor gandum.

“Ini sudah berulang kali sering beda suara. Ini perlu jadi perhatian presiden untuk memastikan bagaimana menteri-menterinya punya koordinasi yang baik satu sama lain,” tegas Andre.

Lebih jauh Andre juga mendorong pemerintah untuk membuka jalur kerjasama dengan berbagai negara produsen gandum lainnya. Hal ini guna mengantisipasi kelangkaan manakala terjadi dinamika politik dunia.

 “Harapannya ketersediaan bahan pangan untuk rakyat tetap aman apabila terjadi gagal panen, bencana alam, perubahan iklim, maupun faktor geopolitik seperti yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Jadi betul-betul harus diantisipasi dalam meminimalisir terganggunya pasokan bahan pangan,” tandasnya.sinpo

Komentar: