DPR: Garuda Rusak Karena Moral Hazard Masa Lalu

SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menekankan pengelolaan BUMN seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal kompetensi, tetapi juga harus bisa mencegah moral hazard.

Hal itu berkaitan dengan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Rights Issue untuk memenuhi pencapaian peta jalan (roadmap) Garuda Indonesia mencapai laba hingga US$ 647 juta.

“Rusaknya Garuda ini karena ada moral hazard yang ada di masa lalu. Sekarang apalagi yang mau dikerjakan di Garuda ini karena memang enggak ada lagi yang mau dikerjain alias udah minus,” ujar Hidayatullah dalam keterangannya seperti dikutip dpr.go.id

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mempertanyakan kinerja pengawasan teknis internal maupun eksternal yang ada di dalam perusahaan Garuda Indonesia. Sebab, harga sewa pesawat national carrier flight tersebut dinilai sangat tinggi dari maskapai lain.

Bahkan, harga sewa bisa mencapai empat kali lipat dari rata-rata pasar global. Dengan perhitungan, aircraft rental cost dibagi revenue Garuda itu mencapai 24,7 persen, atau empat kali lipat dari global average.

“Harga sewanya kok sampai sedahsyat seperti itu. Di mana fungsi pengawasan selama ini, baik di internal Garuda maupun pengawasan eksternalnya kalua enggak jalan begini. Ini koreksi untuk kita semua. DPR hanya pengawasan politis, teknis kan kita enggak tahu. Kalau pengawasan teknis itu ada di Kementerian Keuangan, BUMN, dan BPK,” tegasnya.

Hidayatullah menyampaikan, pencegahan moral hazard ini harus dimulai dengan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola maskapai. Karena tidak hanya pembenahan hanya di level direksi yang dapat berganti kapanpun saja.
 
“Saya berharap moral hazard tidak lagi muncul, bolak-balik penyakitnya BUMN ini,” harap dia.