Kebijakan Infrastruktur Maritim Menjawab Kebutuhan Ekonomi Masyarakat

SinPo.id -  Pembangunan infrastruktur maritim di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai jawaban kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia. Salah satu kebijakan tol laut.

“Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” kata Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris), Dahlan Watihellu Sabtu, 19 November 2022.

Dahlan mengatakan pembangunan infrastruktur maritim sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya. Sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut

“Indonesia ini sebagian besar adalah laut ya, dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu,” kata Dahlan menambahkan.

Ia mengapresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut. Ia juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi. Jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU maka arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja.

"Bagaimana tol laut tanpa sadar sebelum disahkan sebagai UU, saya kira tol laut itu bagian dari RUU Daerah Kepulauan, itu harus secepatnya disahkan itu,” katanya.

Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Anas Anwar Makkatutu menganggap infrastruktur maritim ini merupakan isu lama yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Dia menilai sudah sangat tepat fokus pembangunan infrastruktur di bidang laut atau maritim.

"Jadi, kalau memang melihat kondisi negara kita yang terdiri atas pulau-pulau maka memang seharusnya fokus dalam pembangunan infrastruktur di bidang laut,” ujar Anas.

Meski terlambat, dia mendukung pemerintah untuk terus membangun infrastruktur maritim. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan.

" Tidak ada kata terlambat. Jadi, sekarang tinggal, kita tidak butuh lagi yang namanya wacana-wacana. Kita butuh action,” kata Anas Anwar menjelaskan.