Menkes Lobi WHO Cabut Status Pandemi, DPR: Ingat, Ada Varian Kraken

SinPo.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku bakal melobi organisasi kesehatan dunia (WHO) pada bulan Maret mendatang. Tujuannya agar status pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia ditarik perlahan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi meminta agar langkah yang akan diambil Menkes kepada WHO untuk dikaji kembali. Pasalnya, Indonesia belum sepenuhnya aman dari Covid-19 karena virus ini seringkali bermutasi.

"Harus benar-benar diperhatikan dulu bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia. Karena masih ada varian kraken (Omicron XBB.1) tetap harus diwaspadai. Apalagi fakta sudah membuktikan kraken memicu lonjakan kasus covid-19 di Tiongkok dan Amerika Serikat," ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Januari 2023.

Apalagi fakta di lapangan, kata Nurhadi, masih banyak warga masyarakat yang menganggap Covid-19 sudah tidak ada di Indonesia. Pemerintah tetap harus menyosialisasikan walaupun PPKM sudah dicabut, bukan berarti masyarakat boleh abai terhadap protokol kesehatan. 

Terlebih lagi, program vaksinasi Covid-19 harus terus dilanjutkan agar terjadi kekebalan massal (herd immunity). Pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi sangat penting.

"Jika memang pandemi covid-19 di dalam negeri sudah terkendali dan secara makro potensi penularannya bisa dipantau dan dicegah, yang dilakukan menkes untuk melobi WHO sah-sah saja. Karena ini berkaitan erat dengan anggaran dan political will-nya pemerintah," kata dia.

Politisi NasDem ini menagku belum paham apakah WHO bisa mengubah status pandemi Covid-19 yang sifatnya global hanya untuk satu negara. Hal ini juga harus dipikirkan Menkes sebelum melobi WHO.

"bila WHO menyetujui akhirnya mencabut status pandemi Covid 19, saya berharap pemerintah tidak langsung lepas tangan atau mengubah pengobatan dan pencegahan Covid-19 secara mandiri atau menjadi beban masyarakat sepenuhnya. Jadi pemerintah tetap perlu mempertimbangkan untuk memberi subsidi bagi pasien covid-19 sampai pandemi covid-19 benar-benar dinyatakan berakhir atau hilang," tegasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, nasib status pandemi Covid-19 merupakan kewenangan WHO. Ia menegaskan Indonesia tak memiliki hak menghentikan status pandemi sendirian karena sifatnya global.

"Saya tadi bujuknya kalau bisa tariknya 17 Agustus nanti Pak Tedros, karena hari kemerdekaan Indonesia. Belum tentu berhasil. Ibu Sri Mulyani melotot, 'kok lama amat, nanti uangnya kebanyakan', kalau bisa ditarik lebih cepat lebih bagus," kata Budi.