MenPan-RB Rapat Bareng Luhut, Bahas Transformasi Digital Layanan Pemerintahan

SinPo.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan tersebut Luhut mendukung penuh upaya percepatan transformasi digital pemerintahan. Hal ini sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

"Kalau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini berjalan maka akan membuat perubahan mendasar dalam meningkatkan kemajuan Indonesia menjadi lebih cepat," kata Luhut melalui ketetangan tertulisnya, Sabtu, 13 Januari 2024.

Sebelumnya, Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi “GovTech” atau tim pengelola digital pemerintah. Kehadiran GovTech telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.

Sementara itu, dalam rapat tindak lanjut percepatan transformasi digital pemerintah di Kabupaten Badung yang digelar Jumat, 12 Januari 2024, Anas mengungkapkan rencana pembahasan digital ID dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Serta dengan Kementerian BUMN terkait transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech Indonesia," ujar Anas.

Anas menjelaskan, dalam Sidang Kabinet Paripurna Jokowi menekankan sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini.

"Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah," paparnya.

Kedua, akselerasi transformasi digital layanan pemerintah melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini.

"Transformasi digital pemerintahan tentu membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan dedikasi untuk bekerja sama lintas sektor dengan melepas ego demi memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital," ucapnya.

Selain itu, kerja kolaboratif juga diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital, digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan. Keempat, perlindungan data pribadi. 

“Perintah Bapak Presiden yang juga jadi concern utama adalah keamanan data. Kematangan keamanan data harus dijamin atau dijaga dengan merujuk standar internasional sesuai best practice yang telah digunakan di berbagai negara,” ungkap Anas.

"Langkah selanjutnya koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara," tandasnya.