Berakhirnya Pesta Guru Besar, Mengapa Kampus Terlambat Mengambil Sikap?

SinPo.id - Inilah situasi dari pergerakan kampus sekarang. Gagal di tingkat mahasiswa, lalu naik ke tingkat Guru Besar.

Fenomena apakah ini? Ini pengalaman pribadi saya.

Kaum Kanan

Saya adalah seorang kader yang sering diistilahkan kaum kanan. Saya dibesarkan oleh Masjid kampus di zaman Orde Baru, dan memiliki kegemaran untuk berkeliling dari kampus ke kampus. Tidur di Masjid kampus, untuk kemudian mendiskusikan apa yang terjadi di dalam kampus, termasuk di luar kampus, pada masa penghujung Orde Baru. 

Di kalangan kaum kanan, kami punya kode-kode tentang peta kampus, khususnya peta mahasiswa di kampus. Kami disebut juga sebagai anak Mushola, anak-anak yang saban hari bikin pengajian. Memang ini adalah semacam eksklusivisme, tetapi pada dasarnya pada usia seperti itu, adalah sesuatu hal yang lumrah.

Gara-gara eksklusivisme, soal penampilan saja, misalnya, sebagai pengurus Masjid, saya berkali-kali dipanggil pihak Dekanat, bahkan Rektorat, dan juga Ketua Masjid Kampus, untuk diinterogasi karena dianggap sedang menyebarkan aliran garis keras. 

Pada waktu itu, di awal tahun 90-an, memang banyak penampilan yang dianggap aneh di dalam kampus. Teman-teman yang cewek mulai berjilbab dan sebagian yang cowok, mulai berjenggot tipis. Lucu sih, saya juga termasuk. Ada juga yang bercelana cingkrang, tapi belum banyak kayak sekarang. Waktu itu mengucap salam saat bertemu orang lain, belumlah terbiasa. Ucapan salam saja bisa dianggap aneh dan mendapat perhatian.

Dalam sistem represif Orde Baru pada waktu itu, semua kecurigaan negara pada penampilan mahasiswa di dalam kampus ditumpahkan kepada Pembantu Dekan III dan Pembantu Rektor III yang mengurusi kemahasiswaan. Tapi saya memang punya kegemaran ngobrol dan berbicara dengan para dosen, sehingga alih-alih menjadi lawan, malah saya bisa berteman. 

Kegemaran saya berdialog tidak saja lintas usia, tetapi juga lintas pergerakan. Ini membuat saya bisa membaca seluruh peta di dalam kampus, mulai dari teman-teman yang hanya belajar atau yang disebut kutu buku, para aktivis kampus, sampai pada teman-teman yang tidak ada anasir ideologis atau politik seperti peminat olah raga, seni, Menwa, pencinta lingkungan, dan lain-lain.

Secara umum, teman-teman yang lebih cenderung menjadi mahasiswa yang rajin belajar ini biasanya menjadi sumber massa mengambang, kalau terjadi Pemira (Pemilu Raya) Mahasiswa untuk Senat Mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) istilah saat ini. Sementara, saya sebagai kader kaum kanan terus berdialog dengan seluruh spektrum kaum kanan yang ada. Akibat dialog yang intensif dan panjang, akhirnya saya mulai bergerak ke tengah.

Kaum Kiri

Nah, siapakah kaum kiri? Bagi kami (kaum kanan), semua mahasiswa yang dianggap punya kecenderungan untuk berpikir liberal dan terlihat berani (berani membangun narasi perlawanan, termasuk terhadap kaum kanan), kami sebut saja sebagai kaum kiri atau kelompok kiri.

Setelah keluar dari kampus dan banyak membaca sejarah, saya jadi tahu bahwa politik mahasiswa di dalam kampus hanyalah turunan dari politik aliran yang ada di luar kampus. Mereka yang berada di kanan, langsung maupun tidak, anak cucu dari politik Masyumi di masa lalu. Sementara mereka yang berada di kiri adalah anak cucu dari politik PKI, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan sebagian PNI.

Sebagaimana kaum kanan, kaum kiri pun terbagi dalam berbagai spektrum yang menggambarkan tingkat kekentalan ideologinya. Yang paling kiri dari kaum kiri adalah yang mengambil gagasan yang sangat radikal seperti anti-agama. Biasanya ini menjadi 'lawan perang' secara terbuka dengan anak-anak Masjid atau Mushola.

Sementara yang paling kanan dari kaum kanan adalah mereka yang berjalan dengan ideologi agama yang sangat kental dan puritan. Bermimpi atau bercita-cita menegakkan sistem Islam (anak Tarbiyah dan HTI) dan berikhtiar untuk menjalankan perintah agama pada level pribadi secara menyeluruh alias kaffah.

Tetapi, sejauh tidak ada kompetisi Pemira Mahasiswa, maka kaum kiri dan kanan ini damai-damai saja dan tidak ada pertengkaran berarti, karena tidak ada yang diperebutkan. Namun kalau sudah ada Pemira Mahasiswa, maka ketegangan muncul dan tak jarang memercikkan api.

Memang, mahasiswa sekarang terlihat lebih netral, seperti tidak lagi terbawa oleh pakem politik aliran. Dunia sekarang ini sudah terlalu bebas dan memungkinkan kita melihat kenyataan dengan kacamata yang lebih lebar. Sehingga provokasi terhadap mahasiswa di kampus relatif gagal mengkonsolidasikan hubungan tradisional mereka dengan politik aliran seperti dulu.

Mungkin inilah yang menjelaskan kenapa gerakan mahasiswa tidak tampak memberikan respon yang kuat terhadap provokasi dan kampanye negatif kepada pemerintah. Apalagi pada dasarnya partai politik juga tumbuh tanpa ideologi yang jelas atau tanpa warna. Tidak terlalu jelas apa beda antara satu partai (kelompok) dengan partai (kelompok) lain. Ide-ide besar tidak lagi didiskusikan sehingga mempersulit mereka masuk menggalang kelompok mahasiswa sekarang.

Maka yang terjadi adalah kampus tidak lagi bergerak atau benar-benar digerakkan oleh mahasiswa. Mahasiswa sekarang digerakkan oleh sisa-sisa pergerakan yang dulu terjadi di tingkat dosen dan guru besar yang masih terjangkiti oleh politik aliran. Mereka sebetulnya korban dari politik di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang tidak bisa lagi menularkan ideologinya kepada mahasiswa. Tadinya mereka berharap mahasiswa bisa tetap bergerak, sehingga mereka bisa tampil lebih elegan. Harapan mereka salah dan salah juga membaca dunia yang terus berubah.

Profesor Kiri dan Jokowi 

Karena itu, dapat dibayangkan, selama Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden dan birokrasi negara dipengaruhi oleh ideologi kiri atau disimbolkan dengan warna merah. Kampus sangat dikangkangi oleh kegiatan dan kebebasan kaum kiri liberal merah ini. Inilah yang kita rasakan lebih kurang delapan tahun belakangan, sampai mereka meninggalkan Jokowi yang tidak mereka duga, justru bergerak ke tengah.

Selama itu, di bawah pengaruh ide kiri merah, kampus begitu ditekan dan terkekang. Bahkan, saya pernah menjadi korban karena tidak boleh berceramah di kampus UGM hanya karena pada waktu itu saya bukan pendukung pemerintah. Meskipun saat itu saya adalah Pimpinan DPR RI yang justru menangani sektor pendidikan. Bukannya disambut secara baik oleh UGM, saya malah ditolak begitu saja tanpa seorang pun pembela.

Kebebasan kampus benar-benar dimatikan. Tidak ada cerita kritis kepada pemerintah. Para guru besar pun seperti menikmati permainan politik untuk mengatur agar aparat-aparat kampus dalam tugas-tugas birokrasi, berada dalam satu komando.

Mereka mencurigai kelompok kanan yang sudah lama bertugas. Sehingga ada banyak sekali orang-orang yang pintar dan potensial disingkirkan dari tugas-tugas penting karena alasan doktrin bahwa kampus telah disusupi oleh kaum radikal kanan. 

Saya sendiri yang dulu bertugas sebagai pengawas dunia pendidikan banyak sekali mendengar gerakan mereka ini dengan slogan, "sSya Pancasila Saya Indonesia". Dengan slogan ini mereka babat habis kelompok-kelompok kritis, sehingga hampir tidak ada lagi para mahasiswa kritis yang keluar dari kampus-kampus besar. 

Para dosen begitu tertekan dan memilih diam seribu bahasa. Inilah pesta pora besar kaum kiri dan merah ekstrim, yang menjadikan kampus-kampus, serta semua lembaga pendidikan sebagai cara mengontrol negara atas kebebasan. 

Bahkan, mereka juga berhasil mengubah lembaga penelitian yang begitu banyak, sehingga berada dalam satu induk organisasi yang terpusat. Setelah sukses mendirikan lembaga yang dimaksud, mereka mengontrol ideologi negara. Mereka juga merencanakan lahirnya Undang-Undang yang mereka sebut sebagai Haluan Ideologi Pancasila (HIP). 

Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerja untuk mengekang kebebasan dan keberagaman yang sudah berkembang seperti jamur di musim hujan, dalam tradisi kita berdemokrasi, pasca runtuhnya Orde Baru 1998. 

Sekali lagi, pesta kaum kiri merah ini hampir tuntas sampai kemudian kita kembali ke tengah. Kaum kiri merah menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam politik Indonesia yang banyak diwarnai oleh kaum kanan untuk distorsi atau bahkan dihapus. Mereka menganggap itu sebagai membahayakan ideologi negara dan oleh sebab itu, mereka bergerak cepat dengan alasan "menyelamatkan ideologi negara". Mereka melakukan pengecekkan terhadap kebebasan, terutama di kampus dan lembaga pendidikan serta penelitian. 

Dengan menggunakan Undang Undang ITE, kegiatan melawan kebebasan mereka lakukan. Media, termasuk menjadi objek dari serangan mereka dan ketika negara secara langsung atau tidak langsung melakukan eksekusi kepada banyak ulama dan aktivis Islam, para guru besar ini dapat diduga ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung, melalui keahliannya.

Pesta Berakhir

Inilah akhir dari rencana mereka untuk menutup segala peluang Indonesia menjadi maju dan mandiri. Karena ideologi kiri merah ini telah bersekutu dengan kekuatan global untuk mengontrol pertumbuhan dan kemajuan Indonesia, serta mengendalikan kegiatan perekonomian dan investasi yang merupakan kepentingan dari negara-negara lain. 

Sekarang, pesta pora itu akan berakhir. Sebuah kekuatan nasionalis tengah sedang dalam proses mau memenangkan pertarungan. Mereka tentu tidak rela, jika Indonesia punya jati diri. Mereka tidak mau Indonesia seolah terisolir dari pengaruh kekuatan-kekuatan luar yang selama ini menjadi sponsor mereka. 

Kampus yang mulai normal karena tumbuh juga kelompok-kelompok mahasiswa yang berpikir lebih moderat tak lagi bisa diandalkan sebagai kaki tangan pergerakan elit kampus. Oleh sebab itu, mereka terjun sendiri atas nama Universitas. Padahal sesungguhnya mereka adalah pendukung pasangan calon tertentu yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, setelah Jokowi mulai bergerak ke tengah dan bergabung dalam koalisi rekonsiliasi yang secara sadar dilakukan bersama Prabowo.

Kita semua berharap bahwa ini akan benar-benar berakhir, polarisasi politik aliran yang sudah usang sebagai ideologi yang tidak sehat bagi bangsa kita. 

Kepada Pak Prabowo nanti kita titipkan agenda persatuan agar politik aliran yang buta dan tidak sehat ini, kita akhiri. Kita mulai mendesain satu sistem politik baru yang lebih ramah terhadap gagasan dan ideologi Negara Indonesia Pancasila untuk kemajuan Bangsa kita sendiri. Sekian. 

Fahri Hamzah, Waketum DPN Partai Gelora Indonesia, Ketua Forum Studi Islam FEUI (1994-1995), Humas SMUI (1996), Litbang SMUI (1997), Deklarator dan Ketua Umum KAMMI (1998)