Kepala BNPB Minta Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Sumbar Dipercepat

SinPo.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengingatkan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk dapat meningkatkan percepatan penanganan terhadap darurat bencana banjir dan longsor di 11 wilayah Kabupaten/Kota.

Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto adalah mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrastruktur dan lainnya. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan. 

"Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan," tegas Suharyanto dalam siaran persnya, Selasa 12 Maret 2024.

Suharyanto juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Ia mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya. 

“Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya,” kata Suharyanto. 

Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat. 

Lebih jauh, Kepala BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Kepala BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal. 

"Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur," sebut Suharyanto. 

Sementara itu, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.