Konflik Iran-Israel Berpotensi Ganggu Komoditas Impor Indonesia

SinPo.id - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi gejolak harga minyak, gangguan impor sejumlah komoditas, dan nilai tukar rupiah, akibat konflik antara Iran dan Israel. Sebab, jika eskalasi meningkat, berpotensi menganggu keamanan jalur perdagangan di terusan Suez. 

"Untuk Indonesia apa pengaruhnya (konflik Iran-Israel)? Rantai pasok melalui Suez canal akan mengalami gangguan. Ini akan mengganggu terhadap impor kita, apakah itu minyak, gandum, maupun produk dari Eropa, dan yang lainnya. Di luar itu, gejolak harga minyak, inflasi, dan gejolak harga komoditi yang lain juga akan mempengaruhi Indonesia dan diperkirakan rupiah yang sudah melemah, bisa melemah lebih jauh lagi," kata Mari dalam webinar Eisenhower Fellowships Indonesia, secara daring, Senin, 15 April 2024. 

Mantan Managing Director Bank Dunia ini menjelaskan, pasca serangan balasan Iran ke Israel, terdapat kemungkinan terjadinya eskalasi yang berdampak pada ketidakpastian dan ketegangan serta berpengaruh kepada ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Salah satunya yang akan terkena dampak adalah jalur perdagangan global di Terusan Suez, yang merupakan jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia. Sehingga, Indonesia perlu mempunyai analisa mengenai kemungkinan jika eskalasi meningkat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menganggap, dampak konflik Iran-Israel ini juga akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang kini sudah melemah dan lebih jauh lagi akan berdampak pada penurunan bond yield dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), termasuk harga bahan bakar minyak (BBM).

"Dengan harga minyak di luar hal terkait dengan inflasi dan harga produksi naik, tentunya masalah kepada anggaran dan fiskal. Defisit anggaran dan fiskal karena kalau harga naik tentunya subsidi BBM juga akan naik ya kecuali harga BBM-nya mau dinaikkan," ucapnya.

Karena itu, Mari mengingatkan agar pemerintah baik era kepemimpinan Presiden Jokowi maupun presiden yang baru untuk memperhatikan dengan seksama dampak dari konflik bilateral yang akan berdampak pada dunia global tersebut.

"Kalau terjadi inflasi, pemerintah yang baru yang akan masuk di bulan Oktober akan mengalami ketidakpastian yang tinggi. Harga minyak yang tinggi di mana dilema kembali lagi mengenai subsidi BBM. Kalau kita pernah membayangkan mungkin itu satu hal yang perlu dilakukan mengurangi subsidi BBM, ini harus dipertimbangkan," tukasnya.