Akademisi: Sosok Wapres Harusnya Dipilih Oleh Presiden Bukan Parpol

SinPo.id -  Sekprodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie menyoroti para parpol yang terus menggulirkan sosok cawapres yang akan mendampingi para capres di Pemilu 2024.

Menurut Gugun El Guyanie, fenomena ini agak aneh di konstitusi kekinian. Pasalnya, jabatan wakil presiden secara limitatif disebut hanya mendampingi, mewakili, menggantikan jika presiden berhalangan tetap. 

"Itu artinya jabatan wakil presiden harusnya orang pilihan presiden, bukan pilihan partai koalisi, yang mungkin agak dipaksakan," kata Gugun dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 April 2023.

Menurut Gugun, norma di dalam Konstitusi tegas bahwa calon presiden dan cawapres dipilih secara berpasangan. Makna "berpasangan" itu artinya ditentukan oleh partai koalisi pengusungnya, tidak oleh presiden terpilih. 

"Itulah mengapa saya menyebut ada ambivalensi jabatan wapres. Kalau disebut sebagai pendamping, pembantu presiden, mewakili presiden dalam hal berhalangan baik sementara atau berhalangan tetap, itu artinya dia harus figur yang dikehendaki satu visi oleh presiden," terang dia. 

Ia menegaskan, idealnya presiden terpilih dahulu, baru menunjuk wakil presiden, bukan dipasangkan di awal dalam pemilihan. 

Kilas balik ke belakang, pemilihan presiden sebelum reformasi, ketika masih diserahkan kepada lembaga tertinggi negara MPR, berbeda desainnya dengan pemilihan presiden secara langsung. 

Era SBY - JK di tengah jalan muncul keretakan atau banyak diskresi dari wapres, yang tidak mau hanya diposisikan ban serep. Pasalnya, wapres bisa mencuri panggung untuk 5 tahun berikutnya membidik posisi capres. 

"Jadi belum 5 tahun, wapres terkesan berbeda mengambil kebijakan dengan presiden," katanya. 

Idealnya partai koalisi tidak hanya berpikir soal elektabilitas dan amunisi antara capres dan cawapres saja. Tapi juga harus berhitung apakah capres dan cawapresnya bisa bertahan lima tahun, tidak terbelah. 

"Potret tidak kompaknya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu bisa jadi gambaran blokosuto (terang-terangan), yang juga terjadi dalam institusi kepresidenan" jelas dia. 

"Sekali lagi parpol jangan hanya terjebak pada pragmatisme politik saja. Tapi desain lembaga kepresidenan yang menurut Ansley Wines bukan hanya melaksanakan undang-undang saja, harus dipikirkan format idealnya," pungkasnya.