KLB di Asmat, Seharusnya Pemerintah Lebih Mendahului Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan

Jakarta, sinpo.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Papua, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah selama ini.

"Pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun Sumber Daya Manusia di Papua," cetusnya, Jum’at (16/1/2018).

Ia melanjutkan, kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, dan merenggut korban jiwa sebanyak 70 anak seharusnya bisa diantisipasi Pemerintah.

Apalagi, lanjutnya, Pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017.

"Kenapa penanganannya terlambat?” imbuhnya.

“Sejak pertengahan tahun lalu kita sebenarnya telah disuguhi data tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah,” tambahnya.

Menurut Fadli, gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya  jangka panjang. Ia meminta Pemerintah untuk segera mengubah haluan prioritas pembangunan.

Jadi, tidak seharusnya pembangunan Sumber Daya Manusia ini dikesampingkan di belakang pembangunan fisik, di bawah pembangunan infrastruktur.

“Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang,” katanya.

Oleh sebab itu, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia.

“Kalaupun Pemerintah berhasrat membangun infrastruktur, maka seharusnya yang dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua," tuturnya.

Dari data yang Fadli baca, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jadi, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai, apalagi untuk menghadapi KLB.

“Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri. Saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, karena penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana,” paparnya.

“Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan Pemerintah,” ungkapnya sekaligus mengakhiri.