Proporsional Tertutup Dikhawatirkan Jadi Karpet Merah Orang Radikal ke Parlemen

SinPo.id - Partai NasDem menegaskan menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Partai besutan Surya Paloh ini khawatir sistem coblos gambar partai politik (parpol) itu memberi karpet merah bagi orang radikal masuk ke DPR RI.

"Kalau kemudian bahayanya ini proporsional tertutup diserahkan kepada partai, ya kita khawatirkan akan muncul orang-orang di DPR itu yang mungkin tidak sepaham dengan harapan masyarakat. Kedua, orang yang bisa berpaham radikal, bisa jadi ada di partai kan, di parlemen kan, karena masyarakat tidak mengakses itu, domain itu ada di parpol," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.

Dia menilai sistem proporsional terbuka harus dilanjutkan. Ahmad Ali menyebut sistem proporsional tertutup justru membuat demokrasi Indonesia mundur.

"Salah satu faktor masyarakat percaya kepada parpol ketika mereka bisa mengakses langsung, harapan mereka bisa memilih orang yang mereka harapkan. Jadi mereka jangan kemudian pilihan mereka itu dilewatkan terhadap parpol," ujarnya.

Menurut Ahmad Ali, legislator yang dipilih melalui sistem proporsional tertutup bukan sebagai wakil rakyat tapi wakil partai. Dia khawatir anggota dewan hasil sistem coblos gambar partai tak mengabdi ke rakyat.

"Jadinya anggota DPR itu, bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada parpol, jadi bukan dewan perwakilan rakyat lagi, dewan perwakilan partai kan," kata dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem proporsional Kamis, 9 Februari 2023. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan pihak terkait KPU dan beberapa pihak terkait.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta MK menolak permohonan penggugat agar sistem pileg kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Sikap pemerintah juga sejalan dengan mayoritas parpol di Parlemen. Kedelapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup itu, yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, dan PKS.