Pimpinan MPR Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani, Ujang: Gak Mungkin Dilakukan

SinPo.id - Desakan Pimpinan MPR RI Fadel Muhammad yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap tidak akan berhasil.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SinPo, Rabu (1/12).

Ujang mengatakan walaupun Pimpinan MPR yang meminta Sri Mulyani untuk dicopot, dirinya yakin Jokowi tidak akan melakukan hal tersebut.

"Saya tak yakin Sri Mulyani diganti. Karena dia salah satu menterinya Jokowi," kata Ujang.

Menurutnya, Jokowi akan menganggap desakan tersebut hanya sebagai angin berlalu saja. Karena, kemungkinan Presiden akan tetap mempertahankan Sri Mulyani untuk tetap berada di kabinetnya.

"Mungkin akan terjadi istilah 'Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu'. Karena bisa saja Sri Mulyani masih akan dipertahankan Jokowi di kabinetnya," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyebut setidaknya ada lima alasan fundamental mengapa Sri Mulyani harus diberhentikan sebagai menteri.

Pertama, menurutnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang tidak cakap, tidak etik dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Kedua, Sri Mulyani dinilai telah menyepelekan dan merendahkan MPR karena tidak menempati janji.

“Hal itu dibuktikan saat MPR rapat dengan Menteri Keuangan mengenai sosialisasi empat pilar. Ketika itu, Sri Mulyani berjanji akan menyelenggarakan 6 kali sosialiasi ternyata cuma 4 kali,” kata Fadel Muhammad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Alasan ketiga desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 pimpinan MPR yang digelar secara hybrid, offline maupun online. Mereka menilai Sri Mulyani telah merendahkan MPR.

Keempat, Sri Mulyani dinilai mengacuhkan MPR terkait keterbatasan anggaran. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Pimpinan MPR mengeluhkan soal anggaran yang terbatas.

“Padahal, saat ini kini pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Tetapi, ketika itu justru diacuhkan Sri Mulyani,” tandasnya.

Alasan terakhir yang paling mengecewakan, ketika dirinya sebagai koordinator MPR di Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemudian Ketua Banggar dan pimpinan lain rapat dengan Dirjen Kemenkeu. Lalu Pimpinan MPR melakukan rapat dengan Menkeu, sudah diatur waktu semuanya, lalu dibatalkan.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegas Fadel.