Dibongkar Menteri Basuki, Anggaran Pembangunan IKN Belum Masuk DIPA Kemen-PUPR

SinPo.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara belum ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PUPR 2022.

"Sampai hari ini untuk pembangunan IKN belum ada di DIPA PUPR, kalau adapun saya harus laporkan ke komisi V DPR," ujar Basuki kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/1).

Dia mengaku belum melaporkan itu kepada komisi V DPR karena memang kementerian keuangan belum menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN.

"Belum melaporkan kepada komisi V karena belum diprogramkan belum disiapkan anggarannyaya oleh kementerian keuangan untuk IKN," ungkapnya.

Namun, Dia mengungkapkan prioritas pembangunan IKN Nusantara dari tahun 2022 sampai tahun 2024 adalah di kawasan inti pusat pemerintahan. Dia menyebut lokasi tersebut seluas sekitar 6.000 hektar dari total keseluruhan IKN 256.000 hektar.

"Prioritas 2022-2024 yang akan disediakan anggarannya oleh kementerian PUPR karena menyangkut kantor presiden, kantor wapres, DPR, MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju IKN dari Balikpapan, drainase, air minum, listrik," tandasnya.