Legislator PKS Minta Ahok Tak Manfaatkan Pertamina untuk Kepentingan Politik

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tidak memanfaatkan Pertamina untuk kampanye kepentingan politik. 

Menurutnya, pernyataan Ahok tentang pimpinan partai politik yang menguasai jaringan pendistribusian gas LPG bersubsudi 3 kilogram (kg), sangat tendensius dan berpeluang menjadi fitnah, kecuali pernyataan tersebut disertai dengan data agar masyarakat tak curiga. 

"Ketimbang menuduh dan buka front dengan partai politik yang belum tentu benar, sebagai Komisaris Utama Pertamina, dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, sebaiknya Ahok fokus menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan sebaik-baiknya," kata Mulyanto pada Kamis, 12 Oktober 2023. 

"Ahok jangan hanya berwacana dan melempar isu panas terkait distribusi gas LPG bersubsidi, lebih baik dia bekerja menertibkan distribusi gas LPG ini, baik aspek ketersediaan maupun harganya di masyarakat," sambungnya. 

Ia menjelaskan, fungsi pengawasan gas LPG bersubsidi saat ini masih terlihat lemah, lantaran pengawasan LPG bersubsidi berada di luar domain kewenangan BPH Migas. Hal itu berbeda dengan distribusi BBM bersubsidi yang menjadi tanggung jawab BPH Migas. 

Selain itu, kata Mulyanto, sistem distribusi juga masih bersifat terbuka, sehingga subsidi LPG menjadi tidak tepat sasaran. Ditambah lagi adanya penyimpangan dengan modus pengoplosan LPG bersubsidi menjadi LPG non subsidi.  

"Kasus ini yang menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga gas LPG subsidi di masyarakat. Karena itu pengawasan atas potensi pengoplosan ini sangat penting. Dan saya belum lihat Ahok turun tangan soal ini," ungkapnya. 

"Harusnya aspek ini yang menjadi prioritas pengawasan komisaris utama Pertamina. Bukan malah dijadikan bahan kampanye untuk keperluan dirinya," katanya menegaskan.